MERAHPUTIH I JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya implementasi peta jalan untuk keberlanjutan kebijakan dan program pembangunan di tanah air. Presiden mencontohkan salah satunya terkait hilirisasi industri, pemerintah telah memiliki arah serta tahapan yang jelas.
“Semuanya peta jalan itu sudah jelas. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi,” ujar Presiden saat membuka Investor Daily Summit 2023, Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2024).
Baca juga: Jokowi Kembali ke Solo Usai Purnatugas Sebagai Presiden, Disambut Luhut dan Pj Gubernur Jateng
Presiden juga menekankan bahwa kerja detail di lapangan sangat diperlukan guna menjamin implementasi tersebut. Oleh karena itu, Presiden meminta jajarannya untuk membentuk tim pengawas sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan.
Baca juga: Prosesi Pisah Sambut Kepresidenan: Jokowi Menyambut Prabowo di Istana Merdeka
“Memang kerja sekarang enggak bisa yang makro saja, enggak bisa. Dan punya tim, kita harus punya tim, masing-masing kementerian/lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasanya yang senang untuk diterjunkan di lapangan ini anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek di lapangan, awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan/policy yang sudah kita putuskan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia. Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi menurut Presiden faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Presiden pun mencontohkan mengenai pembangunan moda raya transportasi (MRT) dan lintas raya terpadu (LRT) yang juga membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan.
Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah di Aceh, Dorong Peningkatan Distribusi Logistik
“[Pembangunan] LRT juga sama seperti itu, hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa, itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu, ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing. Ketemu, ya sudah diputuskan. Saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik. Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang kewajiban, karena itu pelayanan, bukan perusahaan, untung dan rugi,” tandasnya. (red)
Editor : prass prasetyo