MERAH PUTIH | Sidoarjo – Pembangunan tanggul Lapindo sisi Gempolsari menuai kritik, bahkan ancaman demo dari warga sekitar. Pasalnya, pembangunan tanggul itu menyebabkan ratusan rumah rusak. Baik dinding maupun lantai rumah. Di sela retakan lantai mengalit air hingga menggenangi rumah mereka. Air yang merembes itu berwarna kuning dan menimbulkan aroma tidak sedap.
Ketua Rukun Tetangga 11 RW 01 Pologunting, Tanggulangin, Sidoarjo , Khairul Anam mengungkapkan sejak pembangunan tanggul yang berada tepat di depan rumahnya itu membuat resah. Rumahnya retak-retak, bahkan empat bulan terakhir ini, lantai rumahnya mulai dari teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur , kamar mandi hingga dapur retak semua. Di sela-sela retakan ubin muncul air berwarna kekuning-kuningan. Air tersebut memiliki kandungan besi yang cukup tinggi sehingga merusak seluruh perabotan yang ada.
Baca juga: Belum Tuntas Monopoli Proyek PT Brantas, PPLS Diguyur Lagi Rp 239 M
“Jika pembangunan tanggul sedang dilaksanakan dengan alat-alat berat membuat rumah ini bergerak seperti ada gempa. Itu yang membuat rumah dan lantai retak,” kata Khairul Anam ditemui di rumahnya, kemarin. Rumahnya berada persis di depan tanggul sekitar 20 meter.
Pria yang hari-hari berprofesi sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Gempolsari ini menjelaskan sudah empat tahun terakhir, warga Gempolsari hidup penuh dengan ketakutan. Pasalnya, pembangunan tanggul terkesan asal-asalan.
“Tanggulnya kurang bagus, itu mbak lihat banyak yang ngerembes. Kalau musim hujan tiba, kami takut, Naudzubillah jangan sampai tanggul jebol. Setiap musim hujan tiba, warga ada piket jaga untuk terus memantau keadaan,” ujar warga yang sejak turun temurun tinggal di daerah tersebut.
Disinggung soal pembangunan tanggul, Khoirul Anam mengungkapkan pembangunan tanggul kali ini terkesan dilakukan tidak professional. Warga terus mengamati dan mengikuti pengerjaan tanggul. “Kami sering melihat alat berat itu membongkar tanah yang sudah pasek (kuat) dan setelah dibongkar dibiarkan dan pindah lagi ke tempat lain. Kalau pembangunan ini terus dilakukan, kami akan demo,” ancamnya.
Keputusan warga untuk melakukan aksi unjuk rasa, lanjut Anam, bila pengerjaan tanggul membahayakan warga. Sudah empat tahun lebih warga hidup dengan penuh ketakutan dan hidup yang tidak sehat. Sebab, semua mata air sudah rusak sehingga tidak layak untuk dipakai. Bahkan untuk mandi, cuci baju dan keperluan lainnya harus membeli air isi ulang yang justru menambah beban bagi warga. Belum lagi polusi udara yang entah sampai kapan akan berakhir.
Ia mendesak agar PPLS bertanggung jawab, mengganti kerugian warga. “Daripada uang untuk pembangunan tanggul yang tidak berkualitas, lebih baik kami direlokasi, rumah kami dibeli agar kami bisa pindah ke tempat yang lebih aman dan lebih sehat bagi kami,” ungkap dia.
Hal senada juga disampaikan Mahmud. Warga RT 08 ini mengungkapkan pembangunan tanggul seharusnya diperkuat dan tidak ada air yang merembes. Sebab, dengan merembesnya air membuat warga takut dan meragukan kekuatan atau daya tampung tanggul yang dibangun. Saat ini, intensitas hujan sangat sedikit saja tanggul seperti tidak mampu menampung debet lumpur. Apalagi di musim hujan yang intensitas hujan akan semakin besar. “Apakah ada yang menjamin tanggul ini tidak jebol?,” tanya dia.
Mahmud berharap agar pemerintah turun tangan dan mendengar permintaan warga yang terdampak. Khususnya warga di RT 09 hingga RT 14 yang jarak rumahnya dengan tanggul sangat dekat. Banyak rumah yang retak bahkan roboh karena pembangunan tanggul. Namun, tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Warga harus membangun dan merenovasi rumahnya sendiri tanpa ada pihak yang membantu. Termasuk PPLS.
Baca juga: Polda Cium Ada yang Tidak Beres Dua Proyek Besar Garapan BUMN di Jatim
Berbeda dengan Khairul Anam dan Mahmud, Budi Santoso warga Ketapang RT 02 RW 01 ini berharap agar pembangunan tanggul melibatkan warga sekitar. Sebab, akibat lumpur ini banyak warga yang kehilangan pekerjaan, termasuk dirinya yang dulu bekerja di PT PPI yang ikut tenggelam oleh Lapindo.
“Harusnya warga dilibatkan dalam pembangunan tanggul, sehingga kami pun ada pekerjaan dan memiliki pendapatan,” imbuhnya.
Selama ini, sambung Budi, warga yang mencari sesuap nasi dari menjaga kendaraan setiap pengunjung wisata lumpur hanya mendapatkan uang dari jaga portal saat alat berat atau truk pengerjaan tanggul yang masuk.
“Ya, kami dilibatkan jangan hanya menjaga alat dan portal saja. Bagaimana pun juga kami kehilangan pekerjaan karena lumpur ini,” tukasnya.
Sebelumnya, kalangan kontraktor mempersoalkan lelang proyek tanggul lumpur Lapindo karena memenangkan perusahaan konstruksi yang menawar jauh di bawah pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS).
Baca juga: Kejaksaan Diminta Usut Dugaan Monopoli Proyek Lapindo di PPLS
Tahun 2018 dan 2019, secara berturut-turu Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) memenangkan PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai proyek Rp 264 miliar. Diantaranya, paket pengaliran lumpur ke Kali Porong, Sidoarjo tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan pagu Rp 149 miliar dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 147.730.023.000. Lalu, paket proyek serupa dengan pagu Rp 154.993.350.000 dan HPS 154.991.027.000.
“Hal yang kami duga ada permainan di balik tender proyek tersebut di tahun 2018. Nilai pagu Rp 154.993.350.000, harga penawaran Rp 121.198.000.000. Ada sisa Rp 33,793 miliar. Sedangkan di tahun 2019 nilai Pagu sebesar RP 149 .000 000 dan harga penawaran Rp143.367.314.000.000. Sisa angaran yang harusnya dikembalikan ke negara sebesar Rp 6 miliar,” ungkap salah seorang kontraktor.
Kemudian tahun 2020, lelang diambil alih Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Jawa Timur yang memenangkan PT Ode Karya Konstruksi dalam lelang proyek perkuatan tanggul penahan lumpur Lapindo senilai Rp 45 miliar. Namun kejanggalan serupa muncul lagi. Perusahaan itu menawar dengan harga jauh di bawah HPS, yakni 30.493.426.000,00. Dengan penawaran rendah dikhawatirkan kualitas pekerjaan proyek buruk. (sis)
Editor : Eko Yudiono