MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menghapuskan biaya penerbitan surat keterangan sehat bagi para siswa lulusan SMP atau sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya pada program keahlian tertentu yang mensyaratkan verifikasi kondisi kesehatan. Kebijakan ini mulai berlaku selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 dan akan berlangsung hingga 14 Juni.
Instruksi penggratisan layanan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada seluruh puskesmas dan tiga rumah sakit milik pemerintah kota. Menurut dia, kebijakan ini ditujukan untuk memastikan tidak ada calon siswa yang terkendala urusan administratif ketika mendaftar ke SMK.
Baca juga: Wisuda SOTH 2025 Surabaya: Eri Cahyadi Tekankan Peran Orang Tua sebagai Fondasi Kemajuan Kota
"Kami ingin anak-anak Surabaya tidak terbebani soal administrasi, apalagi jika itu bisa menghambat langkah mereka melanjutkan pendidikan. Surat keterangan sehat ini akan digratiskan, khususnya bagi siswa SMP atau sederajat yang orang tuanya ber-KTP Surabaya," ujar Eri, Senin (9/6/2025) malam.
Verifikasi kesehatan menjadi salah satu syarat bagi calon siswa SMK yang mengambil konsentrasi keahlian tertentu. Biasanya, layanan ini memerlukan biaya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang retribusi jasa umum, termasuk di dalamnya penerbitan surat keterangan sehat.
Namun, untuk PPDB tahun ini, biaya tersebut dibebaskan. Bahkan, bagi mereka yang sudah terlanjur membayar, Eri memastikan bahwa biaya akan dikembalikan.
"Tinggal menunjukkan bukti pembayaran ke puskesmas, nanti akan kami kembalikan," imbuhnya.
Meskipun pengelolaan SMA dan SMK berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, Pemkot Surabaya berupaya memberi dukungan dari sisi fasilitas pendukung. Selain kebijakan ini, Pemkot juga menyalurkan berbagai bantuan seperti Beasiswa Pemuda Tangguh yang telah menjangkau sekitar 21.000 pelajar, serta pemberian perlengkapan sekolah bagi keluarga prasejahtera.
"Kami tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi semua anak Surabaya. Problem administratif seperti ini kalau bisa kami bantu, pasti akan kami bantu," kata Eri.
Dengan penghapusan biaya ini, Pemkot berharap siswa lulusan SMP tidak lagi terkendala syarat administratif ketika ingin melanjutkan ke jenjang SMK, sekaligus mendorong semangat melanjutkan pendidikan di tengah tantangan ekonomi keluarga. (red)
Baca juga: Jagat Maya Bergejolak, Pemuda Pancasila Surabaya Geram terhadap Konten Bermuatan SARA
Editor : Redaksi