MERAHPUTIH|JAKARTA-Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera menyelesaikan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya. Permintaan ini disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
"Saya mengharapkan Pemerintah Daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segera terpenuhi," kata Wapres di Jakarta, Rabu, dalam web seminar nasional yang diselenggarakan secara daring oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, demikian seperti dilansir ANTARA.
Berbagai fasilitas yang mendukung KIH tersebut antara lain lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, laboratorium halal, instalasi pengolahan air baku halal, serta layanan keuangan syariah.
Wapres juga meminta Pemprov Jatim terus mempromosikan KIH Sidoarjo dan mempermudah pelayanan kepada para investor dan calon investor di berbagai jenis industri halal.
"Selain itu, saya harapkan agar Pemda Jatim aktif dalam mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan tersebut," tukasnya.
Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit
Jawa Timur memiliki daya saing industri yang cukup baik karena memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) baik dan sumber daya alam (SDA) melimpah, serta terdapat infrastruktur memadai seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara.
KIH Sidoarjo, yang dikenal dengan nama SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP), masih dalam tahap awal pembangunan dengan luas area 148 hektare dari total luas 410 hektare kawasan industri.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono menyatakan pihaknya tidak akan mempersulit perizinan bagi investor yang ingin berinvestasi.
Baca juga: Perkuat Sinergi dengan Media, Bandara Internasional Pattimura Ambon Gelar Media Gathering 2025
Setelah KIH tersebut ditetapkan, Wapres berujar, "tantangan berikutnya adalah bagaimana kita dapat segera mengisi KIH itu dengan berbagai produsen industri produk halal".(red)
Editor : Eko Yudiono