Sebanyak 1.115 Guru Honorer di Bogor Resmi jadi PPPK

harianmerahputih.id
Penyerahan SK PPPK di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)

MERAHPUTIH|JAKARTA-Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.115 guru honorer di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan langsung oleh Bupati Bogor Ade Yasin.

"Ini bentuk keberpihakan bupati terhadap tenaga honorer yang selama ini mengabdikan diri untuk membangun Kabupaten Bogor," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Sabtu, demikian seperti dilansir ANTARA.

Baca juga: Kejari Gowa dan Kejati Sulsel Harus Profesional: Kasus Pemalsuan Identitas yang Dilaporkan Kong Ambri

Selain guru honorer, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga mengangkat 23 tenaga kesehatan, dan 44 tenaga penyuluh pertanian. Sehingga, keseluruhan ada sebanyak 1.182 pegawai yang diangkat menjadi PPPK.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Zulkifli menerangkan bahwa dari total 1.672 pegawai honorer yang ikut seleksi PPPK pada tahun 2019, ada sebanyak 1.199 pegawai yang lolos.

Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit

Namun, sebelum disahkan pada tahun 2021, ada lima pegawai dari tenaga guru yang meninggal dunia, dan 12 pegawai yang mengundurkan diri.

"Maka jika dihitung, jumlah PPPK yang menerima SK tersebut sejumlah 1.182 orang," papar Zulkifli.

Baca juga: Perkuat Sinergi dengan Media, Bandara Internasional Pattimura Ambon Gelar Media Gathering 2025

Ia memaparkan, ribuan PPPK itu tersebar di beberapa perangkat daerah seperti di Dinas Pendidikan atau guru 1.115 orang, Dinas Kesehatan 17 orang, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan 39 orang, Dinas Perikanan dan Peternakan lima orang, RSUD Cileungsi dua orang, RSUD Ciawi satu orang, serya RSUD Cibinong tiga orang.

Menurutnya, penyerahan SK tersebut dilakukan secara bertahap selama lima hari, mulai tanggal 2-5 Maret 2021. Dalam sehari penyerahannya pun dibagi menjadi tiga sesi demi memenuhi standar protokol kesehatan (prokes).(red)

Editor : Eko Yudiono

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru