Harian Merah Putih
Ganjar Minta Kades Beri Data Warga yang Butuh Penanganan
MERAHPUTIH I GROBOGAN – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin langsung upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Di Grobogan, ia mengajak kepala desa untuk menerapkan strategi micro targeting, dengan mendata secara langsung warga miskin, kemudian mengintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD, CSR, serta filantropi.
Hal itu disampaikan Ganjar di Balai Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1/2023). Selain Bupati Grobogan Sri Sumarni dan kepala OPD serta para kepala desa, hadir pula Bupati Demak Eisti’anah dan jajarannya.
Ganjar memaparkan, upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan secara serius, dan menyasar beberapa daerah. Seperti Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak, dan Wonogiri.
Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan. Untuk itu, ia mengajak para kades memiliki pusat data, tentang warga yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Ganjar memberikan waktu satu minggu kepada para Kades, untuk mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, serta hamil dengan risiko tinggi.
“Hari ini kita coba bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kita minta Kades untuk mendata, camat supervisi, dan akan dikompilasi di kabupaten,” ujarnya.
Dari data yang terkumpul, Pemprov Jateng melakukan berbagai intervensi. Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga miskin.
Seperti dipaparkan Ganjar, beberapa perusahaan di sekitar Grobogan dan Demak membutuhkan ratusan pekerja. Di antara mereka bahkan ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil.
“Kawan-kawan dari Disnaker dan Investasi, kita minta cek ke perusahaan di wilayahnya, untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik,” paparnya.
Bupati Grobogan Sri Sumarni sepakat dengan pernyataan Ganjar. Menurutnya, pengentasan warga dari zona kemiskinan, tak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah.
Ia mengungkapkan, pada 2022, sebesar 2,29 persen atau 31.740 orang tergolong warga dengan kemiskinan ekstrem di Grobogan. Untuk memupusnya, Pemkab Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).
Ditambahkan, Gebertaskin berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan UMKM miskin, perbaikan RTLH, penataan lingkungan permukiman kumuh, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Kemudian ada pula pemberian bantuan dan jaminan sosial, serta pemberian beasiswa bagi anak sekolah dari penduduk miskin.
“Ayo keroyok bareng-bareng, koordinasi dengan kades, camat apa yang dibutuhkan kemudian dikeroyok dengan dana dari provinsi, CSR, dan Baznas. Kemarin (kemiskinan di Grobogan) agak naik 12 persen, sekarang agak turun 11 persen,” pungkas Sri Sumarni. (red)
Editor : prass prasetyo
