Skandal Dana Prakerja, MJH Sebut Pelaksana di Bawah Presiden

MERAH PUTIH | Jakarta - Dugaan skandal dalam program kartu prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun makin memanas. Moh. Jumhur Hidayat (MJH), mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menyebut saat ini terjadi perampokan uang negara yang membonceng program itu. Padahal, program yang dijanjikan Presiden Jokowi dan wakilnya KH. Ma'ruf Amin itu memiliki niat baik.

"Saya Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa pada hari ini, jam-jam ini sedang terjadi pencurian bahkan tepatnya perampokan uang negara, uang rakyat secara besar-besaran yang membonceng pada pelaksaan program Kertu Prakerja, yang sesungguhnya program itu diawali dengan niat yang baik," ungkap Jumhur dalam pernyataannya melalui pesan suara yang diterima Harian Merah Putih, Rabu (29/4/2020).

Betapa tidak, sambungnya, dari anggaran Rp20 triliun, sebanyak Rp5,6 triliun diserahkan untuk pemain tengah yang tidak memiliki kompetensi untuk mengelola dana sebesar itu. "Apalagi pekerjaan itu dilakukan membajak tugas pokok Kementrian Ketenagakerjaan yang telah terbiasa berpuluh-puluh tahun melaksanakan tugas tersebut walau dengan anggaran seadanya dan jauh di bawah anggaran Rp 20 triliun seperti sekarang ini," papar aktivis yang pernah mendeklarasikan ormas Aliansi Rakyat Merdeka ini.

Jumhur mengaku sudah melakukan penghitungan. Bila satu konten pelatihan video pelatihan dibuat dengan biaya Rp 70 juta, maka hanya perlu Rp 140 miliar untuk membuat 2.000 konten. Jadi, lanjut Jumhur, tidak perlu ada pemain tengah untuk digital platform yang mengharuskan dibayar oleh uang negara lebih dari Rp 5,4 triliun. Ini artinya ada keuntungan 40 kali lipat atau 4.000 persen yang dinikmati oleh perusahaan plaform digital itu.

“Kita tidak ambil pusing jika mereka mangambil untung dari pasar bebas. Tapi ini dari uang negara, apalagi sekarang rakyat sedang susah karena wabah virus Corona,” tandasnya.

Dalam hitungannya, menurut Jumhur, bila keuntungan 40 kali lipat itu dialihkan seluruhnya untuk calon pekerja atau yang ter-PHK, maka akan ada tambahan lebih dari 2 juta orang yang menikmati program Kartu Prakerja ini.

Karena itu, Jumhur meminta agar Presiden Jokowi menghentikan upaya pihak-pihak yang ingin mencuri uang negara ini (APBN). "Sungguh ini adalah perbuatan tercela dari jajaran pelaksana di bawah Presiden, dan karena itu Presiden harus menghentikan cara yang vulgar dalam merampok uang negara," tutur Jumhur.

Untuk diketahui, Pemerintah menggelontorkan dana Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja, dengan anggaran naik dua kali lipat dari rencana semula Rp 10 triliun.

Dari jumlah itu, Rp 5,6 triliun diantaranya untuk biaya pelatihan. Kemudian sebesar Rp 13,45 triliun untuk insentif dan Rp 840 miliar untuk dana survei. Sedang sebesar Rp 100 juta untuk PMO.

Terdapat delapan ‘platform digital’ yang ditunjuk sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan pelatihan online. Mereka adalah Skill Academy by Ruangguru milik Belva Syah Devara, yang baru saja mundur sebagai Stafsus milienila Presiden. Kemudian,  Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. (red)

 

Editor : Ali Mahfud