Vendor Kartu Prakerja Raup Rp 1,12 T dari Uang Negara

MERAH PUTIH | Jakarta - Rapat kerja virtual dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang dinanti Komisi III DPR RI. Alhasil, sesaat rapat dimulai dan pidato pembuka Ketua KPK Firli bahuri usai, mayoritas fraksi di Komisi III DPR menguliti dugaan patgulipat proyek program kartu Prakerja.

Komisi III menilai proyek tanpa tender ini rawan celah korupsi, sehingga KPK wajib menghentikannya. Permintaan itu disampaikan perwakilan fraksi – fraksi saat rapat antara Komisi III DPR RI dan KPK pada Rabu (29/4/2020).

Selain itu, proyek senilai Rp 5,6 triliun itu, bisa memberikan keuntungan menggiurkan bagi delapan vendor pelatihan online kartu prakerja ini. Yakni keuntungan bernilai Rp1,2 triliun. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan.

"Mengutip pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahwa penyedia prakerja berpotensi meraup anggaran Rp 3,7 triliun dari anggaran sebanyak Rp 5,6 triliun yang dianggarkan. Sementara, kalkulasi BPK, vendor prakerja berpotensi meraup 1,12 triliun," beber Hinca kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

Sementara itu, Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengatakan, saat ini merupakan waktu tepat bagi KPK untuk masuk ke program Kartu Prakerja, terutama soal mekanisme penunjukkan delapan vendor penyedia pelatihan tanpa melalui sistem tender. Delapan vendor yang dimaksus adalah Ruangguru, Bukalapak, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker.

Menurutnya, gagasan Presiden Jokowi sudah bagus mengenai program Kartu Prakerja. Hanya, ada penyimpangan dalam implementasi program tersebut. Bahkan, Arteria menyebut persoalan tersebut mengindikasikan tindakan korupsi. Karena itu, permasalahan tidak bisa selesai hanya dengan pengunduran diri CEO Ruangguru Adamas Belva Devara sebagai staf khusus presiden.

"Di implementasikannya dipangkas sama orang-orang yang enggak benar, implementasinya dipenggal. Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, ketua, permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya? Tidak cukup dengan mundur pak, ini korupsi," tandas Arteria.

Bukan Cuma Belva, Arteria juga menyindir kelakuan staf khusus presiden yang juga merupakan CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra. Sebelum memilih mundur, Andi sempat membuat gaduh dengan mengirimkan surat edaran kepada camat dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet.

Atas ulah para stafsus milenial tersebut, Arteria bahkan sempat menyatakan agar sebaiknya staf khusus dibubarkan. "Bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda enggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda," ungkapnya.

"Siapa terlibat harus diusut.‎ Kita minta tolong ketua mainkan ini,” lanjutnya menegaskan.

Ia pun mendapatkan informasi bahwa Ruangguru terdaftar sebagai perusahaan di Singapura. Karena itu, KPK sebagai lembaga antirasuah tidak boleh diam melihat proses yang terjadi dalam program Kartu Prakerja ini. "Salah satu vendor itu (milik eks) stafsus presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat perlu diusut," tandas Arteria Dahlan.

Rawan Korupsi
Penghentian serta pengawasan ketat proyek ini juga disuarakan Fraksi Gerindra. Melalui juru bicarnya Habiburrokhman meminta KPK mengawasi Program Kartu Prakerja. Ia menyoroti sistem penentuan harga dan konten yang disediakan oleh penyedia pelatihan di Program Prakerja.

“Ada aspek yang harus bapak awasi dalam konteks tipikor, terutama proses pengadaan jasa pelatihan,” kata Habiburrokhman saat menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra pada Ketua KPK Firli Bahuri.

Sementara itu, Anggota Komisi III dari dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta KPK melakukan audit pada project management officer (PMO) Kartu Prakerja dalam pelaksanaan kartu prakerja ini. Ia menilai, indikator kelulusan kartu prakerja bagi masyarakat tidak jelas.

“Ini ada ruang gelap. Mereka sudah seenaknya, sudah di-publish, rakyat sudah mendaftar secara berjibaku susahnya masuk, ketika menentukan kelulusan apa indikatornya, ini kan kejahatan juga, di ruang gelap,” ungkap Cucun.

Lalu disusul Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi meminta KPK menggunakan kewenangannya mengawasi program ini agar anggaran Kartu Prakerja tak terbuang sia-sia. “Jangan sampai uang negara Rp 5,6 triliun ini menguap tanpa arti yang hanya melahirkan para pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online,” ujar dia.

Perwakilan dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, seharusnya KPK bisa melakukan kajian terkait potensi rawan korupsi, salah satunya di program Kartu Prakerja ini. Bila hasil kajian itu membuktikan kartu Prakerja rawan korupsi, maka KPK bisa mengeluarkan rekomendasi untuk dihentikan.

“Menurut saya KPK bisa merekomendasikan pada eksekutif khususnya pada presiden soal kebijakan yang sangat rawan meski abu abu itu sudah mengarah ke tindak pidana korupsi, rekomendasi hentikan. Sehingga kita tidak perlu polemik panjang lebar dan muncul pembelaan,” demikian Taufik Basari.

Janji KPK
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, akan mendalami masukan dan informasi yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR. Beberapa legislator menyebut adanya kejanggalan dalam program Kartu Prakerja yang diinisasi pemerintah dan meminta KPK untuk mendalami.

"Tadi ada yang disebut tentang program Prakerja, informasi kita terima dan informasi itu kita dalami," kata Firli.

Firli mengatakan, KPK tak boleh gegabah dan harus bertindak berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan. "Apakah betul ada suatu persitiwa? Kalau betul ada suatu peristiwa, kita akan telaah apakah ini persitiwa pidana, kalau iya dapat ditemukan bukti permulaan cukup, sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," ujarnya.

Awal Prakerja
Untuk diketahui, Kartu Prakerja pertama dikenalkan Presiden Jokowi saat masa kampanye Pilpres 2019. Awalnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para pekerja atau calon pekerja. Namun karena pandemi COVID-19, fungsinya pun berubah menjadi jaring pengaman sosial.

Program kartu senilai total Rp20 triliun untuk 5,6 juta penerima manfaat tersebut memberikan insentif masing-masing Rp3,55 juta bagi mereka yang berhasil lolos verifikasi.

Rinciannya adalah bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra "platform" digital dan insentif sebesar Rp2,4 juta yang diberikan secara bertahap selama 4 bulan.
Ada 8 "platform" digital yang dinyatakan pemerintah untuk memberikan pelatihan adalah Tokopedia, Ruangguru melalui platform Skill Academy, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Pijarmahir.

Di sinilah posisi Belva sebagai stafsus Presiden mendapat kritikan tajam karena perusahaan rintisannya mendapat proyek tersebut tanpa tender.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, tidak ada proses tender dalam pemilihan platform tersebut. Proses tender tidak dilakukan karena tak ada pengadaan barang dan jasa yang dibayar pemerintah pada "platform" tersebut.

Hal itu berbeda dengan pernyataan Belva dalam akun twitternya @AdamasBelva pada 15 April 2020 yang mengatakan penentuan mitra juga kemudian dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi siapa pun yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum.

Sedang aturan mengenai pelaksanaan Kartu Pra Kerja sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020 tertanggal 27 Maret 2020 dan Perpres Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang diundangkan pada 26 Februari 2020. Menko Perekonomian dijabat Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. (sjt/red)

Editor : Ali Mahfud