Patgulipat Prakerja Rp 5,6 T, Airlangga Diminta Tanggung Jawab

MERAH PUTIH | Jakarta - Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menjadi pembicaraan. Ini setelah Komisi III DPR RI mengungkap potensi korupsi dalam penunjukan delapan perusahaan digital untuk menangani pelatihan online dengan anggaran Rp 5,6 triliun dari total program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun. Keduanya dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mendesak pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Sebab, menurutnya, program itu diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya. Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini justru berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan.

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," tandas Habiburokhman ketika dikonfirmasi, Minggu (3/5/2020).

Anak kecil yang dimaksud Habiburokhman ini mengarah ke depalan perusahaan platform digital yang ditunjuk dalam pelatihan online program Kartu Prakerja. Yakni, Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker. Program ini mendapat banyak kritik. Bermula dari keterlibatan ruangguru di dalamnya. Saat itu CEO Ruangguru, Adamas Belva merupakan staf khusus milenial Presiden Jokowi. Setelah ramai, akhirnya Belva memutuskan mundur dari Istana.

Kata Habiburokhman, keanehan lainnya ada pada leading sector program Kartu Prakerja yang seharusnya berada di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan turun ke pemerintah daerah (Pemda). Namun saat ini pemegang kendali proyek itu bergeser pengelolaannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian. “Ini sudah tidak sesuai dengan awal rencana. Kita minta program Prakerja dihentikan dulu. Perbaiki semua sistem dengan lebih jelas, adil, dan transparan,” tegasnya.

Ia minta agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan program Kartu Prakerja berantakan dari awal hingga pelaksanaan. Sebab, proyek itu telah menyalahi aturan pengelolaan dan pengadaan proyek pemerintah. Menko Perekonomian harus bisa mempertanggungjawabkannya.

“Nggak tau Menko Airlangga kenapa harus dipaksakan melaksanakan program Prakerja? Ini rawan dan jadi ladang proyek,” tandas Habiburokhman.

Ia mencontohkan salah satu plaform digital yang menjadi mitra program Kartiu Prakerja mematok biaya Rp600 ribu untuk latihan membuat pempek. Ia menilai angka itu tidak masuk akal. "KPK harus turun tangan dan awasi tipikor (tindak pidana korupsi, red)bagaimana proses pengadaan jasa pelatihan," cetusnya.

Menurutnya, Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek. Ia meminta penegak hukum, KPK, dan Kejaksaan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proaktif terhadap semua penyimpangan. Pihaknya juga mengingatkan, jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan krisis pandemi Covid-19 untuk kepentingan segelintir orang. Dalam kondisi seperti ini, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.

“Saat ini jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, banyak dipotong gajinya karena terdampak Covid-19. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan program Kartu Prakerja,” tutur Habiburokhman.

Untuk diketahui, secara keseluruhan, pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja sebanyak Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.

Sebelumnya, Arteria Dahla, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP menyebut ada penyimpangan dalam implementasi program Kartu Prakerja. "Implementasinya dipenggal. Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, ketua, permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya? Ini korupsi," kata Arteria.

Keterlibatan CEO Ruangguru Belva Devara juga disoal. "Bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda enggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda," ungkapnya.

Disorot Akademisi
Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair), I Wayan Titib Sulaksana, menyebut megaproyek triliunan rupiah dalam kartu Prakerja itu diindikasikan sarat Korupsi. Program itu, menurutnya, telah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek.

I Wayan Titib menilai pada prinsipnya setiap pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah yang dananya berasal dari APBN harus melalui proses lelang/tender. Apalagi nilainya mencapai triliunan rupiah seperti dalam program Kartu Prakerja.

"Apabila dilakukan melalui penunjukkan langsung tanpa melalui lelang berpotensi terjadinya korupsi amat sangat besar," tandas Wayan dihubungi Harian Merah Putih, Minggu (03/05).

Wayan menilai proyek Kartu Prakerja yang implementasinya seperti sekarang, tidak dibenarkan. Maka, menurut dia, yang bertanggung jawab secara hukum adalah pengguna anggaran, yakni Kemenko Perekonomian pimpinan Airlangga Hartanto. Manajemen Pelaksana atau Project Management Officer (PMO) Kartu Prakerja juha harusnya ikut bertanggung jawab.

"Kuasa pengguna anggaran dan pejabat yang menanganinya di Kemenko Perekonomian yang seharusnya bertanggung jawab. Wajib libatkan pengawasan KPK, BPK, Kejagung dan Polri," tegas Wayan Titib.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari juga mengatakan hal sama. Ia mengatakan penunjukan langsung mitra Kartu Prakerja, tak hanya ada konflik kepentingan. Tetapi juga penyimpangan administratif. Setiap penyimpangan yang melanggar syarat administrasi harus dianggap batal demi hukum.

Meski begitu, dirinya mengapresiasi Adamas Belva Devara yang mundur dari stafsus Jokowi di tengah polemik konflik kepentingan. Namun, ia mencatat, “Konflik kepentingan itu bukan soal jabatan Belva saja, tapi apa yang diterima perusahaannya,” ujarnya.

Menurutnya, proyek itu diterima perusahaan Belva dan itu menguntungkannya secara langsung atau tidak langsung. Karena itu, konflik kepentingan tetap ada. Sehingga potensi korupsi tidak hilang begitu saja.

Tak hanya itu, program Kartu Prakerja berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana mengakaes paket video pelatihan kerja yang disediakan, jelas Feri, peserta justru harus mengeluarkan uang guna membeli paket data internet.

"Mereka pasrah tak ada pilihan, parahnya, mereka tidak tahu berapa paket data yang terpotong. Ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen," ungkapnya.

Diketahui, aturan Kartu Prakerja adalah setiap peserta yang lulus akan mendapatkan biaya pelatihan Rp 3,55 juta. Namun, peserta hanya bisa menggunakan dana Rp 1 juta untuk mengikuti pelatihan.

Lempar ke Airlangga
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari yang dikonfirmasi enggan menjelaskan soal Kartu Prakerja yang terus menjadi polemik. Denni menyerahkan penjelasannya kepada Airlangga Hartarto. "Pak Airlangga saja nanti yang menjelaskan," sebut Denni Puspa Purbasari saat dikonfirmasi melalui aplikasi Whatsapp, Minggu (3/5/2020).

Sayangnya, Airlangga Hartarto yang dikonfirmasi terpisah tak menjawab. Sejumlah pertanyaan yang dikirim Harian Merah Putih ke aplikasi Whatsapp, tadi malam, tak direspon. Hanya centang dua yang berarti pesan telah terkirim.
Namun Airlangga pernah mengungkapkan soal keterlibatan Ruangguru dalam Program Kartu Prakerja.

"Jadi pelibatanya kita mesti lihat ini kan program pertama dan itu kita melibatkan hampir semua fintech di awal, yang ikut di mitra awal, dan kita ketahui dalam sistem pendidikan salah satu Ruangguru yang paling banyak sekolahnya, tetapi yang dikurasi ada 198 lembaga dan itu menjadi mitra dari program Kartu Pra Kerja dan dengan 8 Platform, dan dengan BNI sebagai untuk perbankan karena itu BUMN. Dengan itu maka yang memilih itu individual, jadi peserta Pra Kerja dia memilih pelatihannya apa, dia memilih pelatihan melalui platformnya siapa di situ ada semua, kemudian dia pun memilih mau bayarnya pakai virtual accountnya yang mana. Jadi seluruhnya diserahkan kepada pemegang Kartu Pra Kerja, pemerintah tidak mencampuri di situ," kata Airlangga seperti dikutip detikcom.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja Rudy Salahuddin menjelaskan dasar delapan digital platform menjadi mitra resmi pemerintah untuk menyediakan tempat bagi berbagai jenis pelatihan yang disiapkan oleh lembaga pelatihan. Menurut dia, tidak ada penunjukan langsung kepada delapan mitra dalam program Kartu Prakerja.

Sebab, mekanisme dilakukan melalui kerja sama dengan manajemen pelaksana (PMO) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Pemerintah tidak menunjuk, jadi kita dari awal mengajak bicara beberapa platform besar ada yang e-commerce, marketplace, dan platform pelatihan,” katanya.

Rudy mengatakan delapan platform yaitu BukaLapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker terlebih dahulu ditawarkan oleh pemerintah untuk ikut membantu dalam program Kartu Prakerja. Ia menuturkan proses tersebut tidak melalui lelang, karena program ini bukan merupakan pengadaan barang dan jasa, melainkan bentuk kerjas ama dari pemerintah untuk bisa membantu program Kartu Prakerja. “Kenapa tidak dilelang karena memang ini bukan pengadaan, ini hanya kerja sama dari pemerintah untuk membantu program Kartu Prakerja,” katanya. (ton/an/red)

Editor : Ali Mahfud