Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Targetkan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri 90 Persen di Tahun 2024

MERAHPUTIH I SURABAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dengan tegas menetapkan target ambisius untuk realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024, yaitu mencapai 90 persen. Target ini ditetapkan guna mendorong peningkatan capaian belanja PDN yang telah mencapai 80 persen pada tahun 2023.

Dalam Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang berlangsung di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (30/5), Adhy Karyono menyampaikan optimismenya bahwa capaian belanja PDN dapat meningkat dan mencapai target 90 persen. Pada tahun 2023, penggunaan PDN di Jawa Timur telah mencapai 80 persen dari total pengadaan belanja sebesar Rp 6,5 Triliun, menurut data bigbox LKPP.

"Bersama-sama kita optimis tahun ini capaian belanja PDN kita bisa meningkat dan mencapai 90 persen. Ini semua harus kita upayakan meski realisasi Belanja PDN kita di tahun 2023 sudah baik yaitu 80 persen," ujar Adhy Karyono.

Belanja PDN sebesar 80 persen di tahun 2023 terealisasi dari pembelian 7.906 produk bersertifikat TKDN yang berasal dari 845 perusahaan industri di Jawa Timur. Prestasi ini menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

"Kami berkeyakinan realisasi PDN di lingkungan perangkat daerah Jatim tahun ini bisa diatas 80 persen dan naik peringkat jika bisa peringkat satu nasional," tambahnya.

Adhy Karyono juga menyebut bahwa hingga bulan ini, pemenuhan P3DN di Jawa Timur sudah mencapai lebih dari 30 persen, dengan capaian tahun lalu sebesar 53 persen, yang lebih tinggi dari standar nasional sebesar 40 persen. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa target 90 persen dapat tercapai tahun ini.

Untuk mendukung target ini, Adhy Karyono meminta seluruh jajaran PD di Pemprov Jatim untuk menginput secara teknis di sistem pengadaan agar seluruh proses tercatat dan dapat dipantau penyerapannya. Ia menegaskan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa harus memprioritaskan produk dalam negeri untuk mendukung Gerakan Bangga Indonesia.

Meski demikian, Adhy Karyono mengakui bahwa tidak semua pengadaan barang dan jasa dapat menggunakan produk dalam negeri, terutama alat teknologi dengan sertifikasi tinggi internasional seperti alat kesehatan dan laboratorium.

"Kami memahami tidak semua Alkes ataupun alat kedokteran tidak ada di e-katalog. Namun, kami berkomitmen produk lain bisa menggunakan PDN sehingga meningkatkan Bangga Buatan Indonesia," tegasnya.

Secara khusus, Adhy Karyono meminta seluruh Kepala OPD untuk mempercepat penyaluran hibah dan bansos yang dinantikan oleh masyarakat, guna mempercepat penyerapan pengadaan barang dan jasa khususnya PDN.

"Lakukan percepatan hibah maupun bansos karena masyarakat sudah membutuhkan. Kalau realisasi dipercepat maka pengadaan barang dan jasa PDN bisa terserap dan angkanya akan naik," ungkapnya.

Kepala Disperindag Provinsi Jawa Timur, Iwan, dalam laporannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kinerja Tim P3DN yang bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov Jatim.

Berdasarkan data bigbox LKPP, pada tahun 2023 tercatat adanya komitmen penggunaan PDN sebesar Rp 6,5 Triliun. Tahun ini, potensi belanja barang dan jasa sesuai APBD Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 11,3 Triliun, dengan komitmen belanja PDN mencapai 45,9 persen atau Rp 5,2 Triliun.

Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan komitmen seluruh instansi untuk membelanjakan anggarannya pada produk dalam negeri, yang berkontribusi pada kemajuan sektor perindustrian dan mendorong perekonomian nasional.

"Besar harapan kami, pelaksanaan kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga belanja PDN Provinsi Jawa Timur dapat mencapai target dengan membeli produk industri yang sudah bersertifikat TKDN dan mengurangi pembelanjaan produk impor hingga 5ri total Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022," tutupnya. (red)

Editor : prass prasetyo