Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur: Tiga Tahun Berturut-turut Berada di Zona Hijau

MERAHPUTIH I SURABAYA - Penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari 2021 hingga 2023. Selama periode ini, provinsi tersebut berhasil mempertahankan status zona hijau, dengan penilaian yang meningkat dari B ke A, dan diharapkan tahun 2024 ini tetap pada jalur positif tersebut. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman di Kota Surabaya, Rabu (19/6/2024).

"Kami menekankan bahwa, apa yang dilakukan Ombudsman pasti akan membuat penilaian kita bisa menjadi lebih bagus, dan itu bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi karena Kepatuhan Pelayanan Publik adalah bagian dari itu," ujar Adhy Karyono.

Adhy menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu memberikan pelayanan publik yang optimal, sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang berlaku. Menurutnya, pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan menjadi fondasi bagi penilaian yang baik dari berbagai lembaga, seperti Ombudsman, MenPAN, atau Bapenas.

"Kemudian layanan yang sangat bagus, dan pada akhirnya memberikan kepuasan kepada masyarakat," lanjutnya. Ia menambahkan, jika pelayanan publik dilakukan dengan baik, ASN tidak perlu khawatir terhadap penilaian yang dilakukan oleh berbagai lembaga eksternal, karena orientasi utama adalah pelayanan kepada masyarakat.

Adhy juga menyampaikan bahwa dengan mindset yang berfokus pada pelayanan terbaik, ASN tidak akan terbebani dengan banyaknya penilaian, dokumen, atau tim penilai yang turun ke lapangan. Hal ini akan menciptakan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien di setiap dinas.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, juga mengakui bahwa tren penilaian pelayanan publik di Jawa Timur semakin membaik sejak tahun 2021. Namun, ia mencatat bahwa pada tahun 2023, masih ada dua kabupaten yang berstatus zona kuning.

"Kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah, tahun 2023 itu mereka tidak lagi zona kuning, semuanya hijau. Harapan kami, tahun ini semua Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk Provinsi, semuanya hijau," kata Agus.

Pada tahun 2023, tingkat Provinsi Jawa Timur berhasil mendapatkan penilaian zona hijau dengan nilai tertinggi A. Dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur, seluruhnya telah berstatus zona hijau, kecuali dua kabupaten yakni Bangkalan dan Blitar. Agus berharap, tahun ini seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dapat mencapai status zona hijau, mengikuti jejak provinsi tetangga yang telah berhasil mencapai hal tersebut.

Dalam sosialisasi ini, pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai pelayanan publik yang optimal juga disoroti. Kolaborasi yang baik di antara berbagai level pemerintahan akan menjadi kunci sukses dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.

Dengan semangat pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Provinsi Jawa Timur optimis dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian-capaian positif yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai tujuan ini, menjadikan Jawa Timur sebagai contoh provinsi dengan pelayanan publik yang unggul di Indonesia. (red) 

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Back to Top