Wali Kota Eri Segera Bereskan Infrastruktur di Kampung, Fokus Lanjut Pendidikan Gratis SMA/SMK di 2026

MERAHPUTIH I SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan pengecekan pembangunan paving dan saluran baru di Kelurahan Siwalankerto dan Kutisari pada Rabu (19/6). Langkah ini diambil untuk memastikan keefektifan pembangunan dalam menanggulangi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Eri didampingi oleh ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kader Surabaya Hebat (KSH), serta jajaran dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Camat dan lurah setempat juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Wali Kota Eri mengapresiasi kerja sama RT/RW dan LPMK yang aktif melaporkan titik genangan air melalui berbagai saluran, termasuk WhatsApp Group Forkom RT/RW, LPMK, maupun melalui lurah camat. "Akhirnya dari semua data (laporan) yang masuk, kita selesaikan," ujar Wali Kota Eri.

Namun, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa menyelesaikan semua titik banjir sekaligus. Pemkot menerapkan skala prioritas dalam pembangunan. "Sehingga ada titik-titik di 2024 kita selesaikan dan dilanjutkan di tahun 2025," jelasnya.

Eri juga berpesan kepada RT/RW dan LPMK untuk terus melaporkan kebutuhan infrastruktur di setiap kampung, seperti penerangan jalan umum (PJU), U-ditch atau saluran air, dan paving. "Karena itu akan saya masukkan Dakel (dana kelurahan) dan proyek di tahun 2025, saya bilang jangan ada yang kancrit (ketinggalan). Karena alhamdulillah ketika tahun 2023 dimasukkan semua saya tandatangani, di tahun 2024 tidak ada yang terlewati," ungkapnya.

Wali Kota Eri berharap pada tahun 2024, berita acara usulan pembangunan dari warga ditandatangani untuk realisasi tahun 2025, sehingga pemkot bisa fokus memberikan intervensi pendidikan gratis jenjang SMA/SMK sederajat. "Karena biarkan ini (infrastruktur perkampungan) selesai dulu. Kalau sudah selesai, maka kita konsentrasi sampai ke pendidikan SMA gratis," sebutnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menargetkan pada tahun 2025 atau 2026, semua sekolah di Surabaya hingga jenjang SMA/SMK gratis. Melalui pendidikan, Wali Kota Eri berharap dapat mengangkat derajat dan kesejahteraan warga Surabaya. "Karena ini masalahnya kan SMA bukan kewenangan pemerintah kota, masih ada anak-anak tidak bisa bayar ujian atau ijazah yang ditahan. Dari pengalaman tahun 2024 itu nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah provinsi," katanya.

Ia juga mengharapkan agar pelajar SMA/SMK sederajat yang telah menerima bantuan dari pemerintah kota tidak lagi dibebani biaya sekolah. "Nah ini butuh kolaborasi, karena kalau tetap kami bayari, tapi masih ada tarikan uang gedung, kan kasihan. Orang miskin atau tidak punya tetap tidak bisa bayar. Nah ini dibutuhkan sebuah komitmen. Karena itu saya selesaikan (infrastruktur kampung) dulu, baru jalan (pendidikan SMA gratis). Kalau diselesaikan semua tidak bisa," tuturnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menyadari bahwa APBD tidak akan cukup menyelesaikan seluruh permasalahan kota. Misalnya, Pemkot menganggarkan lebih dari Rp500 miliar hanya untuk membiayai pengobatan gratis warga Surabaya melalui BPJS Kesehatan. "Makanya kita tidak bisa menyentuh semuanya, tapi mana yang harus kita dahulukan," jelasnya.

Selain pengecekan pembangunan, Wali Kota Eri juga berinteraksi dengan warga dan pedagang di Pasar LPMK Siwalankerto, mendengarkan masukan dan keluhan dari warga. Ketua LPMK Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya, Panoyo, mengucapkan terima kasih atas pembangunan saluran penanggulangan banjir di wilayahnya. "Alhamdulillah dengan U-ditch ini dapat mengantisipasi banjir. Sehingga perlu nanti kita pelihara, terus kita tingkatkan agar kelancaran arus air apabila terjadi hujan cepat selesai," pungkas Panoyo. (red)

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Back to Top