Fokus Anggaran Surabaya Ditegaskan: Bukan Infrastruktur, tapi Kesejahteraan Warga

MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya menegaskan arah kebijakan fiskalnya: semua anggaran harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, pemanfaatan APBD sepenuhnya difokuskan pada perbaikan kualitas hidup warga, bukan sekadar pembangunan fisik.

“Semua anggaran harus sejalan dengan tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan,” ujar Eri Cahyadi, Kamis (10/7/2025), di Balai Kota Surabaya.

Ada tujuh indikator utama yang dijadikan barometer pembangunan di Kota Pahlawan, mulai dari angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, hingga pertumbuhan ekonomi dan gini ratio. Targetnya jelas: menurunkan ketimpangan, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saat pertama menjabat, Eri mendapati angka stunting di Surabaya berada di kisaran 28,5 persen. Kini, angka itu turun drastis menjadi 1,6 persen. Begitu juga kemiskinan yang kini menyentuh 3,9 persen, lebih rendah dibanding sebelum pandemi. Pengangguran pun berkurang setengahnya menjadi sekitar 4 persen.

“Kami tidak langsung membangun infrastruktur, tapi memulihkan kualitas SDM terlebih dahulu,” kata Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini.

Meski fokus utama diarahkan pada kesejahteraan sosial, pembangunan fisik tak dikesampingkan. Wali Kota Eri menargetkan jumlah titik banjir ditekan dari 600 menjadi 180. Ia juga menyebut, perbaikan jalan akan terus digenjot meski sebagian besar merupakan kewenangan pusat dan provinsi.

Setelah melalui proses administrasi yang cukup panjang, pemkot akhirnya memperoleh izin untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut. “Status jalan memang bukan milik daerah, tapi masyarakat tidak bisa menunggu,” ujarnya.

Untuk mengurai kemacetan dan membuka konektivitas ekonomi kawasan barat, Pemkot juga tengah menyiapkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Jalur ini dirancang terhubung langsung ke kawasan industri dan pelabuhan Teluk Lamong.

“Investasi untuk JLLB kami buka selebar-lebarnya. Siapapun boleh berkontribusi,” kata Eri.

Di bidang perumahan, kebijakan tegas pun diterapkan. Rumah susun sewa tidak boleh dijadikan tempat tinggal permanen. "Rusunawa itu hunian sementara untuk warga miskin, bukan rumah tetap," tandasnya.

Langkah berikutnya, Eri menyambut proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang akan menghubungkan Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Proyek kereta komuter ini ditargetkan mulai konstruksi pada 2027 dan akan dilengkapi sistem feeder oleh pemkot.

“Kami ingin masyarakat punya akses transportasi massal yang nyaman dan terintegrasi,” katanya.

Dengan pendekatan menyeluruh dari SDM hingga infrastruktur, Wali Kota Eri berharap masyarakat bisa ikut aktif dalam pengawasan dan evaluasi program. “Tujuan akhirnya satu: kesejahteraan untuk seluruh warga Surabaya,” ujarnya. (red)

Editor : Redaksi