Wali Kota Eri Cahyadi Tunjuk Wawali Armuji dan Syamsul Hariadi Isi Posisi Plh Selama Tunaikan Ibadah Haji

MERHPUTIH I SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berlangsung normal selama dirinya menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Keberangkatan tersebut justru dijadikan momentum untuk menguji ketangguhan sistem birokrasi yang selama ini dibangun di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Eri dijadwalkan berangkat haji bersama sang istri, Rini Indriyani, selama kurang lebih dua pekan. Pada periode yang sama, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto juga menunaikan ibadah haji.

Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, posisi pelaksana harian (Plh) wali kota selama Eri berada di Tanah Suci akan dijalankan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Sedangkan jabatan Plh Sekda dipercayakan kepada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Hariadi.

“Insyaallah pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Ini sekaligus menjadi pembuktian terhadap sistem yang sudah kami bangun,” ujar Eri, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pelayanan publik harus tetap bergerak cepat meskipun kepala daerah sedang tidak berada di tempat. Ia ingin memastikan seluruh aduan masyarakat tetap ditangani maksimal dengan target penyelesaian dalam waktu 1x24 jam sebagaimana standar pelayanan yang diterapkan Pemkot Surabaya.

Eri menilai, keberhasilan sebuah daerah tidak bisa hanya bertumpu pada sosok pemimpin. Yang paling penting adalah keberadaan sistem birokrasi yang solid, responsif, dan mampu bekerja secara kolektif demi kepentingan masyarakat.

“Surabaya tidak boleh bergantung pada wali kotanya. Keberhasilan Surabaya ditentukan oleh birokrasi yang cepat, sistem yang tepat, serta kolaborasi yang baik dengan masyarakat,” tegasnya.

Sebelum bertolak ke Tanah Suci, Eri mengaku telah mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah untuk memastikan tidak ada pelayanan yang terhambat selama dirinya menjalankan ibadah haji. Ia meminta seluruh jajaran menjaga ritme kerja dan mempertahankan kualitas pelayanan kepada warga.

Baginya, birokrasi merupakan fondasi utama pemerintahan karena kepala daerah memiliki masa jabatan yang terbatas, sedangkan kebutuhan pelayanan publik berjalan tanpa henti.

“Karena itu saya tekankan, birokrasi yang baik harus tetap berjalan dan menjadi kekuatan utama dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.(sub)

Editor : Redaksi