Jatim Siap Dukung Mandatori B50, Khofifah: Perkuat Ketahanan Energi Nasional

MERAHPUTIH I KARAWANG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menjadi bagian penting dalam percepatan implementasi mandatori Biodiesel B50 yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto di SPBU Rest Area KM 57A Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Kamis (9/7).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam peluncuran tersebut menilai kebijakan B50 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurut Khofifah, penerapan biodiesel B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga akan mendorong hilirisasi industri kelapa sawit, meningkatkan aktivitas manufaktur, memperkuat sektor transportasi, hingga menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Peluncuran B50 merupakan langkah besar menuju kedaulatan energi nasional. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah mengoptimalkan potensi sumber daya dalam negeri," ujarnya.

Sebagai salah satu pusat industri, perdagangan, dan logistik nasional, Jawa Timur dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung rantai pasok biodiesel, mulai distribusi, pemanfaatan, hingga pengembangan industri pendukung. Karena itu, Pemprov Jatim berkomitmen memastikan implementasi B50 berjalan optimal melalui sinergi dengan pemerintah pusat, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Khofifah menambahkan, penggunaan biodiesel akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional, antara lain menekan impor solar, menghemat devisa, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri. Selain manfaat ekonomi, kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca melalui transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peluncuran mandatori Biodiesel B50 menjadi tonggak penting menuju swasembada energi nasional. Menurutnya, kemandirian pangan, energi, dan air merupakan syarat utama bagi ketahanan sebuah bangsa.

Presiden mengungkapkan implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO pada 2026. Program tersebut akan diterapkan di berbagai sektor, mulai transportasi darat, kereta api, pelayaran, alat berat pertambangan, alat mesin pertanian, hingga pembangkit listrik.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk mewujudkan kemandirian energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Prabowo.(red)

Editor : Redaksi