Ketua DPRD Gresik: Developer PT Asta Bangun Graha Harus Ikuti Aturan

MERAH PUTIH|Gresik – Konflik warga Puri Asta Kencana dengan pengembang perumahan PT Asta Bangun Graha, terdengar juga ke telinga Ketua DPRD Kabupaten Gresik H. Fandi Ahmad Yani. Ia meminta developer tersebut memenuhi tanggung jawabnya menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang kerap disebut sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Sebab, fasilitas itu menjadi hak warga.

Ahmad Yani mengatakan ketentuan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial itu seharusnya sudah tertuang ketika pengembang itu melakukan pembangunan perumahan. "Ya seharusnya developer (PT Asta Bangun Graha, red) harus mengikuti aturan di awal ketika membangun perumahan, berapa persen yang harus dibuat fasum dan fasos untuk warga," kata Ahmad Yani kepada Harian Merah Putih, Rabu (17/6/2020).

Yani mengarahkan agar warga Puri Asta Kencana yang berlokasi di Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Gresik ini mengirim surat ke DPRD Kabupaten Gresik terkait permasalahan fasum dan fasos tersebut. Menurut Yani, jika sudah ada laporan dari warga maka pihaknya akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Monggo warga bisa langsung kirim surat ke dewan, agar bisa segera ditindaklanjuti," tandas politikus Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sebelumnya, sebanyak 430 Kepala Keluarga (KK) warga Puri Asta Kencana menuntut hak fasilitas umum (fasum) yang sudah hampir 20 tahun tidak diberikan oleh developer, PT Asta Bangun Graha. Fasilitas umum itu mulai jalan menuju perumahan, penerangan jalan, penyediaan jasa keamanan, dan tempat ibadah. Selain itu, warga yang meminta bantuan peralatan pengukur suhu tubuh untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, developer juga tak menghiraukannya.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Boteng Nurali membenarkan selama ini developer PT Asta Bangun Graha selaku pengembang Perumahan Asta Puri Kencana tidak pernah memberikan fasum ke warga. Menurutnya, selama ini yang menyediakan fasum di perumahan tersebut adalah swadaya warga dengan dibantu pihak desa. "Ya memang benar seperti itu mas, jadi selama ini yang menyediakan fasum seperti tempat ibadah, lampu jalan, dan jalan menuju perumahan itu atas swadaya warga dengan dibantu pihak desa," kata Nurali kepada Harian Merah Putih, dihubungi melalui selulernya, Rabu (17/6/2020).

Dijelaskan Nurali, selama ini pihak pengembang hanya membangun perumahan saja tanpa memikirkan membangun fasilitas umum maupun fasilitas sosial untuk warga. Bahkan terkesan acuh dengan pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) Boteng. "Kami malah senang dengan adanya pemberitaan terkait tuntutan warga Puri Asta Kencana kepada pengembang, hal itu dikarenakan pihak pengembang seolah-olah tidak ada perhatian kepada warga Puri Asta Kencana terkait penyediaan fasum dan fasos," ujar Nurali.

Pemdes Keluhkan Developer

Bahkan, masih kata Nurali, pembangunan tempat ibadah (masjid) di Puri Asta Kencana itu selain dari hasil swadaya warga juga ada salah satu warga yang sempat menggadaikan rumahnya untuk tambahan biaya pembangunan masjid. "Ya namanya masjid itu kan penting bagi warga yang akan menjalankan ibadah, makanya salah satu warga kemarin sampai nekat menggadaikan rumahnya untuk biaya pembangunan masjid, dengan angsuran ditanggung secara bersama-sama dengan warga lain," terang Nurali.

Diakui Nurali, pihak developer memang kurang peduli dengan warga yang menempati Puri Asta Kencana maupun dengan pihak Pemerintah Desa. Terbaru, ketika warga mengajukan bantuan untuk membeli alat pengukur suhu tubuh untuk mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, pihak pengembang juga tidak mau memberikan.

"Kemarin aja waktu warga minta dibantu untuk membeli thermogun juga tidak dihiraukan, akhirnya kita sendiri yang memberikan satu buah thermogun untuk dipakai mengecek suhu tubuh bagi warga ataupun tamu yang datang ke perumahan Puri Asta Kencana," ungkap Nurali.

Nurali berharap agar pengembang dapat segera merealisasikan tuntutan warga Puri Asta Kencana terkait penggantian biaya pembuatan fasilitas umum. "Ya minta tolong dibantu mas, agar keluhan warga Puri Asta Kencana ini dapat didengar oleh pihak pengembang maupun pemerintah daerah melalui Harian Merah Putih," ucap Nurali.

Rencana Pertemuan

Nurali juga mengatakan jika pada 30 Juni nanti rencananya akan ada pertemuan antara warga Puri Asta Kencana dengan pihak PT Asta Bangun Graha. Pertemuan itu nantinya akan membahas keluhan warga Puri Asta Kencana. "Tanggal 30 Juni besok rencananya pengembang mau datang untuk bertemu dengan warga mas," tukas Nurali.

Ditambahkan Nurali, Desa memang butuh para investor untuk memajukan desa. Namun demikian, pihaknya juga meminta kepada para investor atau pengembang jangan seenaknya sendiri. "Desa memang butuh investor, tapi ya jangan seenaknya sendiri," papar Nurali.

Sementara itu, Hari Mujiadi salah satu warga Puri Asta Kencana juga berharap agar pihak pengembang dapat segera merealisasikan tuntutan warga terkait penggantian biaya pembuatan fasilitas umum. "Kemarin Senin (15/6) katanya pengembang mau menemui warga tapi gak jadi. Ya semoga pada 30 Juni nanti pengembang mau datang agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan," ujar Hari selaku Ketua RT 22, RW 05, Puri Asta Kencana itu.

Sementara itu, Wijaya selaku pimpinan PT Asta Bangun Graha, tidak berada di kantornya saat akan dimintai konfirmasi. "Pak Wijaya tidak ada di kantor, beliau sedang ke luar kota," ucap petugas penerima tamu di Kantor PT Asta Bangun Graha, Jalan Kayoon, Surabaya, Rabu (17/6).

Supono Manajer HRD PT Asta Bangun Graha juga mengatakan hal sama. "Pak Wijaya jarang ada di kantor mas, sekarang lagi di Banjarmasin," ucap Supono.

Meski begitu, pihak developer berjanji akan hadir pada pertemuan dengan warga pada 30 Juni mendatang. "Insya Allah, Pak Wijaya akan hadir dalam pertemuan dengan warga di kantor Kelurahan nanti," ujar Irawan, staf lapangan PT Asta Bangun Graha. (her/tri)

Editor : Ali Mahfud