Sosiolog: Pemerintah, Terapkan Pendekatan Komunikasi Ketimbang Sanksi

MERAHPUTIH | SURABAYA - Situasi pandemi seperti ini, membentuk kesadaran masyarakat adalah hal paling utama. Self-awareness bahkan bisa menjadi kunci kesuksesan pemutusan mata rantai Covid-19. Sementara sanksi administratif, meski bersifat represif, namun juga punya banyak kelemahan.

Hal ini diungkapkan sosiolog Nanyang Technological University Singapore, Prof Sulfikar Amir. Menurut dia, penerapan sanksi administratif kepada pelanggar tentunya memiliki banyak kelemahan. Misalnya, seberapa lama dan seberapa sering aparat melakukan pengawasan? Tentu, jumlah dan tenaga aparat terbatas.

“Bisa saja saat ketahuan petugas, warga menerima sanksi administratif, namun tanpa kesadaran masyarakat, tidak ada yang bisa menjamin warga tersebut tidak melakukan pelanggaran jika tidak ada petugas,” jelas Prof Sulfikar, Sabtu (20/6).

Karena itu, Prof Sulfikar mendorong pemerintah lebih menerapkan pendekatan strategi komunikasi dibanding penegakan sanksi. Misalnya, strategi intervensi komunikasi melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat. Pemerintah bisa berkomunikasi dengan para ulama untuk menyisipkan pesan-pesan pentingnya menjalankan protokol kesehatan untuk kebaikan umat. “Dengan begitu, masyarakat bisa lebih menerima pesan dengan baik,” imbuhnya.

Selain itu, ada juga yang namanya prinsip mayoritas mempengaruhi minoritas. Ketika mayoritas warga sudah sadar dan komitmen mengenakan masker, maka itu lebih mudah untuk mempengaruhi minoritas yang belum memakai masker. Prinsip ini, menurut dia, sudah diterapkan dengan baik melalui satgas Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo. “Intinya, saling mengingatkan antar warga,” paparnya.

Dengan demikian, Prof Sulfikar menyatakan bahwa sanksi administratif bukan satu-satunya solusi. Ada banyak komponen pendekatan yang bisa dilakukan sebelum pemberian sanksi administratif tersebut. “Tidak menutup kemungkinan juga pemberlakuan sanksi sosial,” jelasnya. (ton/tji)

Editor : Tudji Martudji