Banyak Laka di Perlintasan KA, DPR Tuntut Tanggungjawab Pemprov

MERAHPUTIH|Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menambah anggaran guna membangun palang pintu Kereta Api (KA). Pasalnya, saat ini keberadaan palang pintu tersebut masih minim.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hidayat mengatakan, dalam pembahasan P-APBD Jatim 2020 pihaknya terus mendorong Dishub Jatim segera menyelesaikan masalah perlintasan  KA tanpa palang pintu, karena kerap menjadi penyebab kecelakaan.

Menurut Hidayat, Early Warning System (EWS) di perlintasan KA juga banyak yang rusak. Sehingga dapat membahayakan pengguna jalan. "Kecelakaan yang terjadi dengan kereta api itu selama ini yang disalahkan selalu pengguna jalan, padahal itu menjadi tanggungjawab pemerintah," ujar politisi Gerindra ini.

Secara rinci, Hidayat menyebut, di Jatim ada sekitar 1500 perlintasan kereta api yang bersinggungan dengan jalur kendaraan lain. Dan yang belum ada palang pintunya sebanyak 300 lokasi. "Tentu ini menjadi resiko akan keselamatan nyawa seseorang. Pemerintah harus segera mengatasi hal ini karena menyangkut keselamatan pengguna jalan," katanya.

Hidayat menyayangkan leletnya respon terhadap persoalan tersebut. Hal itu bisa dilihat dari pembahasan P-APBD Jatim 2020 dimana anggaran untuk pembangunan palang pintu di perlintasan KA yang menjadi tupokasi Dishub Jatim hanya dialokasikan sebesar Rp 500 juta.

"Padahal anggaran Rp 500 juta itu estimasinya hanya mampu menyelesaikan 5 titik saja ini jumlahnya ada 300 lokasi. Masak butuh 60 tahun untuk menyelesaikan masalah perlintasan sebidang KA di Jatim," kesal Hidayat.

Ia bersama komisinya berharap persoalan perlintasan sebidang KA bisa secepatnya diselesaikan. Mengingat, jalur dan rute kereta api kedepan akan semakin banyak dengan adanya double rel dan kereta cepat.

"Pemprov kan pernah mewacanakan akan membuka jalur Gerbangkertasusila untuk komuter beberapa tahun kedepan. Kalau ini tidak segera diselesaikan tentu akan semakin menumpuk," tandas Hidayat tersebut. (ton/lmi)

Editor : Tukiman Sarmijan