Peneliti SSC: Cawali Surabaya Butuh Rp 100-200 Miliar untuk Menang

MERAH PUTIH | Jakarta – Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut 92 persen calon kepala daerah (cakada) didanai cukong atau pihak swasta, tidaklah mengejutkan. Peluang swasta “bermain” di Pilkada sudah terlihat sejak lama.

Ruang potensial cukong Pilkada itu karena kekuatan dana calon kepala daerah atau partai politik (parpol) tidak akan mampu menutup biaya politik tersebut. Pada Pilkada tingkat Kabupaten, misalnya, calon kepala daerah perlu menyiapkan dana di kisaran Rp 40 miliar jika jumlah pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sekitar 800 - 900 ribu.  

Sedang untuk Pilwali Surabaya yang jumlah DPT-nya 2.193.000 pemilih, maka dana yang dibutuhkan bisa lima kali lipat atau di kisaran Rp 100 miliar. Kalkulasi biaya Pilkada itu diungkapkan Peneliti Surabaya Survei Center (SSC) Surokim Abdussalam.

"Untuk kota sekelas Surabaya sebagai daerah urban dengan jumlah pemilih 2,1 juta bisa jadi membutuhkan dana 5x lipat dari Pilkada di kabupaten, yakni kisaran Rp  100 - 200 Milliar," papar Surokim kepada Harian Merah Putih, Senin (14/9/2020).

Surokim menambahkan dengan head to head dua pasangan calon (paslon), butuh suara aman paling tidak 400 ribu dengan asumsi partisipasi 55 persen pemilih. "Misal pemilih di Surabaya ada  2,1 juta, yang datang 1,1 juta lah. Maka kira-kira  500 ribu suara itu akan mengunci kemenangan," jelas Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini.

Dengan asumsi itu, bila dikurangi pemilih yang datang saat pencoblosan hak suara dengan angka tidak sah antara 2-4 persen maka angka mendapat suara 450 ribu sudah pada titik aman bagi paslon untuk melenggang Walikota/Wakil Walikota Surabaya. "Tapi pendemi ini juga bisa menekan angka partisipasi juga. Semakin turun persentase kehadiran tersebut, maka angkanya kian turun untuk tingkat partisipasi pemilihnya," terang Surokim.

Sementara itu, dalam kajian Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), pasangan calon kepala daerah bisa mengeluarkan biaya ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk biaya pemilihan kepala daerah (pilkada). Biaya minimal yang harus dikeluarkan paslon di kisaran Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar. "Kalau Rp 25 miliar tadi paling sedikit ya. Bahkan minimal Rp 30 miliar sampai ratusan miliar untuk pemilihan bupati. Kalau pemilihan gubernur bisa sampai triliunan," kata Bahtiar yang kala itu menjabat Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (2/12/2019).

Biaya terbesar yang dikeluarkan calon untuk kebutuhan mahar politik. Bukan rahasia lagi, pada umumnya calon membeli dukungan partai politik. Dalam konteks inilah patut diapresiasi partai yang secara terbuka mendeklarasikan diri tanpa mahar politik.

Dana sebesar itu dipakai paslon untuk keperluan sosialisasi, membiayai survei, kampanye, dan membayar saksi. Bahkan, hingga penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Biaya itu akan semakin besar jika ada kebutuhan untuk membayar ‘mahar politik’.

Masalah muncul lantaran besaran biaya yang dibutuhkan calon tidak seimbang dengan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN), rata-rata total harta ke kayaan calon kepala daerah masih di bawah Rp 10 miliar. Kesenjangan ini yang kemudian menjadi ruang cukong atau pihak swasta menjadi pendana atau pemodal bagi calon yang berlaga di Pilkada.

Menanggapi hal itu, Surokim mengatakan Pilkada di era pandemi Covid-19 ini harusnya menjadi momen strategis untuk menciptakan legacy pemilu berintegritas dan bermartabat. “Masing-masing kandidat paslon harus mampu menunjukan stigma tudingan atas keraguan publik yang menilai pilkada sarat akan korupsi kebijakan kelak terpilih menjadi kepala daerah atau Walikota/Bupati,” harap Surokim.

Peserta Pilkada

Untuk diketahui, Pilwali Surabaya digelar 9 Desember 2020. Dipastikan Pilwali Surabaya ini hanya ada pasangan calon, yakni Eri-Cahyadi yang diusung PDIP dan PSI serta Machfud Arifin-Mujiaman yang diusung 8 parpol, yakni PKB, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem, Golkar, Gerindra dan PPP.

Kedua pasangan calon ini akan memperebutkan suara warga Surabaya yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilwali Surabaya 2020 berjumlah 2.193.000. Para pemilih itu akan memilih di 5.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di Surabaya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima sebanyak 738 bakal pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftar untuk ikut kontestasi Pemilihan kepala daerah serentak 2020. Jumlah tersebut merupakan data akumulasi dari bakal pasangan calon yang mendaftar dari 4-6 September dan di perpanjangan masa pendataran hingga 13 September 2020.

"Jumlah keseluruhan bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya pada Pemilihan serentak 2020 berdasarkan data sementara yang dihimpun melalui sistem informasi pencalonan (Silon) hingga 13 September 2020 pukul 24.00 sebanyak 738 pasangan," kata anggota KPU RI Ilham Saputra di Jakarta, Senin (14/9).

Jumlah bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak berjumlah sebanyak 25 pasangan. Kemudian bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sebanyak 612 pasangan. Lebih lanjut, jumlah bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebanyak 101 pasangan.

 

Netizen Riuh

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung mengkritisi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal 92 persen kepala daerah dibiayai oleh cukong. Tanggapan Rocky Gerung diungkapkan melalui channel YouTube resminya saat berbincang dengan Hersubeno Arief, Senin (14/9/2020).

"Saya percaya kata Mahfud, 92% kepala daerah dibiayai cukong, itu berarti 100% cukong membiayai kepala negara, karena logikanya begitu," kata Rocky dalam YouTube-nya yang diberi judul "ROCKY GERUNG: AYO PAK M4HFUD MD B0NGKAR HABIS DATA CUK0NG P0L1TIK!"

Lebih lanjut, Rocky menanggapi bahwa Mahfud berada di lingkaran cukong sehingga ia harus bertanggung jawab."Kalau Pak Mahfud seorang etikus, dan saya kira dia punya DNA sebagai etikus, sebagai seorang etikawan, dia musti mundur dari presiden, karena dia tahu tempat hidupnya sekarang itu adalah markas cukong," ungkap dia.

Menurut Rocky, Mahfud MD seharusnya mempertanggungjawabkan datanya ke KPK, tidak hanya sesumbar saja. Mahfud, tambah Rocky, harus datangi KPK, menyerahkan data lengkapnya ke komisi tersebut supaya tidak dicap sebagai pejabat yang asal ngomong dan sok pamer saja. "Maka kita dorong Mahfud serahkan 10 persen data itu ke KPK. kita kawal supaya datang dan serahkan ke KPK,” tandas Rocky.

Atas perbincangan panas itu, kolom komentar YouTube Rocky Gerung Official langsung diserbu pendapat dari warganet. "Cukong politik itu lebih berbahaya dari pandemi apapun," kata M Sukri Nawawi.

"Ini kesempatan Pak Machfud untuk menunjukkan nasionalisme sebagai warga NKRI dan dari Madura yang terkenal berani karena benar, buka semua cukong cukong yang mau membeli Indonesia. Jangan ragu ragu Pak Machfud," komentar Kusyanto Kusyanto.

Korupsi Kebijakan

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap hampir 92 persen calon kepala daerah (Cakada) yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Rata-rata, kata Mahfud, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut.

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan," kata Mahfud. "Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih," lanjutnya.

Ketua KPK Firli Bahuri pun mengungkap hal senada. Menurut Firli, fakta yang ada memang memperlihatkan korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Sehingga, praktik korupsi di sektor swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

"Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta," ucap Firli. (ton/jta/ara/rga)

Editor : Ali Mahfud