Masyarakat Adat MBD Tolak Amdal Blok Masela

MERAHPUTIH|MALUKU- Warga  Masyarakat Adat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)  demo untuk menolak Penyusunan Amdal Blok Masela, Senin (21/9). Demo berlangsung di depan kantor Gubernur Maluku.

Aksi Demo warga Masyarakat MBD ini dimulai dengan Prosesi Adat yang dilakukan pada Tribune Lapangan Merdeka, Ambon.

Sekitar 50an lebih Pendemo yang terdirì dari berbagai elemen paguyuban  masyarakat MBD yang ada di kota Ambon ikut dalam aksi massa demo ini.

Mencermati Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kegiatan Pengembangan Blok Masela yang dilakukan oleh PT INPEX Ltd sebagai Pemerakarsa dan Konsorsium RUI-ESC (PT Radiant Utama Interisco,Tbk dan PT ESC Environment Indonesia) selaku Konsultan Penyusunan Dokumen Amdal, maka Masyarakat Adat Kabupaten Maluku Barat Daya yang Tergabung dalam 15 Paguyuban berdasarkan kecamatan di MBD menyatakan menolak keseluruhan proses penyusunan dokumen amdal di wilayah kerja Masela Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.

Benny R Jermias Selaku Korlap I dalam pernyataan sikap mengatakan, mengacu pada Undang-Undang no 32 thn 2009 dan Peraturan Pemerintah no 27 thn 2012 tentang izin lingkungan pasal 9 yang mengatur kewajiban Pemerakarsa untuk melibatkan masyarakat terdampak, ternyata diabaikan.

Bahwa Penolakan tersebut kami lakukan karena hak konstitusi dan hak eksistensi adat masyarakat MBD telah diabaikan oleh PT INPEX dalam Penyusunan Dokumen Amdal Blok Masela.

Hasil Kajian Dinas ESDM Kabupaten Maluku Barat Daya, menunjukan bahwa Blok Masela berjarak lebih dekat dengan Pulau Masela, dan dari Kajian Kosmologi bahwa Blok Masela berada dalam Rahim Kosmos dan Hukum Adat Kalwedo di masyarakat adat Maluku Barat Daya.

 Berdasarkan Kajian dan keterangan di atas warga menuntut beberapa hal. Diantaranya,

Pertama Menolak Amdal yang dilakukan oleh PT INPEX Masela karena sudah mendiskriminasi Maluku Barat Daya dan mengadu domba masyarakat kepulauan Tanimbar dan masyarakat maluku barat daya.

Kedua, menuntut agar kabupaten maluku barat daya, dimasukan sebagai daerah terdampak dalam proses eksploitasi Blok Masela, karena dari hasil kajian membuktikan bahwa maluku barat daya adalah daerah yang sangat terdampak ketika Blok Masela beroperasi.

Ketiga, menuntut agar PT INPEX merealisasikan janji mereka untuk membangun fasilitas Balai Latihan  Kerja (BLK) dan fasilitas pendukung yang bertaraf Internasional di MBD.

Keempat, menuntut PT INPEX memprioritaskan tenaga kerja lokal dari MBD dan kepulauan Tanimbar saat Blok Masela beroperasi.

Kelima menuntut agar dalam setiap pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh SKK MIGAS, PT INPEX dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi harus melibatkan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tegas Benny R Jermias.

 

Aksi Demo dimulai pagi dan hingga kini belum ada tanda- tanda dari pihak Pemprov Maluku untuk menemui para pendemo. Informasi yang diperoleh Harian Merah Putih, Gubernur Murad Ismail tidak berada di tempat, begitu juga dengan Wagub Barnabas Orno. Sementara para demonstran tidak mau menemui siapa pun, selain Murad Ismail untuk mendengar aspirasi mereka. (boy)

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE