Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Kurang Harmonis

MERAHPUTIH|MALUKU – Hubungan  Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno kurang harmonis.

Ketidakharmonisan hubungan keduanya bisa dilihat ketika Murad kurang memberikan peran terhadap Wakil Gubernur Barnabas Orno. Mulai dari kegiatan-kegiatan birokrat, seperti pelantikan pejabat eselon. Juga tidak melibatkan di setiap kegiatan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD).

 

Penugasan kegiatan-kegiatan itu selalu diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) meki Wakil Gubernur berada di tempat ketika kegiatan itu berlangsung.

 

 

Pasangan yang saat kampanye dikenal dengan jargon " Baileu " ini hanya ‘romantis’ sekitar 3 atau 4 bulan setelah pelantikan. Dua  tahun kepemimpinan selaku orang no 1 dan 2 di Maluku i, banyak sekali komentar positif dan negatif terkait hubungan keduanya.

 

Salah satu tokoh masyarakat di Maluku Semuel Waeleruny yang ditemui harianmerahputih . id, Sabtu(24/4) mengatakan, " Kepemimpinan Gubernur Murad Ismail ini sangat merah kalau bisa dinilai, mengapa, dia tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang baik, “ujar Semmy.

 

" Caci maki dengan kata - kata yang sangat kotor di muka umum, kalau orang yang sudah seperti begitu, itu berarti bahwa kepemimpinan juga pun tidak jujur, terus perlakuan dia terhadap Barnabas Orno, dia harus tahu bahwa perjuangan dia duduk disitu, itu merupakan perjuangan Orno yang tidak sedikit, tetapi apa yang Dia lakukan terhadap Orno sekarang,”  tegas Waeleruny  yang juga merupakan seorang pakar hukum itu.

 

Sementara itu salah satu masyarakat Maluku lainnya, Jems T mengatakan, " Sebagai masyarakat katong tetap berharap Kepemimpinan Maluku itu harus berjalan bersama - sama, sebagaimana komitmen awal disaat masa kampanye, ketika mereka terpilih sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur,” harapnya.

 

" Ketika  dua pimpinan ini tidak berjalan bersama itu tentu mempunyai implikasi untuk masyarakat Maluku dan mungkin juga akan terbelah, ada keberpihakan dari elit - elit tertentu yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah provinsi ini, apalagi sangat berdampak pada management internal birokrat yang tidak efektif,” kata JT.

 

JT melanjutkan,  setidaknya peran mereka dalam visi dan misi itu harus terealisasi bukan karena satu pihak aja, tetapi hasil kolaborasi dari kedua pimpinan daerah.  “Sebagai masyarakat Maluku, kami masih tetap berharap bahwa di sisa waktu periode ini konsolidasi - konsolidasi antara pimpinan daerah mesti berjalan dan kami juga berharap kepada partai politik pendukung bisa memediasi ini, sehingga akan memberi kontribusi yang lebih positif dan akan memajukan provinsi ini,” ungkap JT. (boy)

Editor : Eko Yudiono