Sikap Tegas Pemda Maluku Menyikapi Aksi Demo Mahasiswa UKIM

MERAHPUTIH|MALUKU - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Drs. Barnabas Orno akhirnya menemui puluhan mahasiswa UKIM yang melakukan orasi di depan pintu masuk gerbang Timur kantor Gubernur Maluku Selasa, (10/8/2021) siang.
 
Didampingi sejumlah pejabat esselon II, Wagub mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan Pemerintah daerah Provinsi Maluku tidak bersifat eksekutorial dan mengikat, karena itu jika hal ini, bertolak belakang dengan statuta Universitas Kristen Indonesia Mauku (UKIM) maka sebaiknya diabaikan saja.

Di hadapan puluhan mahasiswa UKIM yang melakukan aksi demo, Wagub Barnabas Orno mengatakan, "Ijinkan beta atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan atas nama pak Gubernur yang sementara bertugas di Jakarta, ingin menyampaikan terima kasih karena adik-adik hari ini sudah berorasi dalam suasana damai,” ucapnya.

Barnabas Ono menambahkan,  demo  yang dilakukan Mahasiswa UKIM tidak dalam nuansa agama. Salah satu orator Demo mengatakan,  “Demo jangan sampai dipolitisir kalau demo ini atas nama GPM. Sehingga diluar sana pun tidak lalu memaknai ini seakan-akan mengatas namakan warga GPM, tapi ini murni aspirasi daripada Civitas Akademika UKIM yang hari ini menyampaikan isi hatinya,” ungkap salah satu orator.

"Beta bersama pak Gubernur juga dan atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan rasa salut, karena dari sikap adik-adik menyampaikan demo ini turut mewarnai dan memberikan kesejukan karena terkait hari ini dan besok itu adalah hari raya Tahun Baru saudara-saudara kita masyarakat Maluku yang beragama Musilim, karena itu terima kasih banyak,” ungkap Barnabas Orno.

Terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pak Gubernur, lanjut Barnabas Orno, rekomendasi tidak dilakukan atas nama pribadi,  “ Melainkan pak Murad-nya dalam sisi sebagai Gubernur artinya sebagai bagian dari Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Barnabas Orno,  sebagai Wakil Gubernur Maluku mewakili pak Gubernur dan Pemerintah Daerah,  perlu mengklarifikasi bahwa rekomendasi itu diberikan karena yang bersangkutan datang melakukan permintaan.  “Tentunya ada permintaan, mungkin saja datang meminta, saya bilang begini ya “mungkin saja datang meminta” sehingga beliau (Gubernur) mengeluarkan rekomendasi itu, Beta kira terhadap hal ini, siapapun yang datang ke pak Gubernur pasti dilayani,” jelas Orno.

“Namun Beta ingin menyampaikan bahwa rekomendasi itu tidak bersifat eksekutorial dan mengikat ya. Kemudian yang berikut dalam statuta Univeritas dalam hal ini Universitas Kristen Indonesia Maluku pun, kan rekomendasi Pemerintah tidak merupakan salah satu syarat mutlak. Sehingga andai kata itu dianggap bahwa itu tidak harus mengintervensi ? abaikan,” tegasnya. 

Yang kedua menurutnya,  jika cara pandang Civitas Akademika UKIM dalam menjaga netralitas kelembagaan universitas menganggap bahwa rekomendasi itu bisa bernuansa intervensi, anggap saja rekomendasi itu tidak pernah berlaku. “Tidak ada, tidak ada. Ini jawaban resmi dari Pemerintah daerah demi ketenangan masyarakat di kota Ambon dan di Maluku yang saat ini kita lagi bergumul untuk menghadapi Pandemi Covid-19,” tegas Wagub

“Jadi adik-adik sekalian, kalau kemarin Beta Bersama Plh Sekda, Ka Kesbangpol dan Kepala Dinas Kominfo ke UKIM, ketemu pak rektor itu betul ! Kenapa ? sebagai Pemerintah Daerah, kami menghargai Civitas Akademika UKIM yang terepresentasi melalui pimpinan dalam hal ini rektorat, kami datang bukan untuk menganulir aspirasi atau keinginan adik-adik, tapi kami datang bersama rektor bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga ini tidak dimaknai secara luas, seperti yang tadi di katakan oleh ketua senat mahasiswa tadi. Tidak di maknai secara meluas dan tidak di tunggangi oleh pihak-pihak yang kita tidak tahu, sehingga membuat polemik dan dikotomi di masyarakat,” tuturnya.

Orno menyebut,  setelah  dari UKIM, dia langsung mendatangi kantor Sinode GPM untuk bertemu pak Ketua Sinode, tetapi menurutnya, pak Ketua Sinode saat itu sedang berada di Desa  Hulaliu.

 

“Beta ketemu dengan pak Pdt. Jopie Lailossa dan pak Hendry Hetharie Wakil Ketua Sinode. Beta katakan bagaimana kita cari jalan keluar atau solusinya sehingga hal ini tidak menimbulkan polemik yang dikhawatirkan dibawa-bawa ke unsur golongan dan lain-lain. Toh, Karena kita orang Maluku saat ini, sedang bergulat dengan pendemi Covid-19 yang menyita energi kita,” lanjutnya.

“Jadi terima kasih banyak adik-adik, sudah menyampaikan ini. Luar biasa sekali. Dan sekali lagi resmi atas nama Gubernur Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku Menyampaikan permohonan maaf kalau mungkin rekomendasi Gubernur Maluku itu juga telah menimbulkan dikotomi dan polemik, sekali lagi kami mohon maaf dan anggap saja rekomendasi itu  tidak mengintervensi, jadi itu kebebesan kampus untuk menentukan siapa rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku dan siapapun yang terpilih menjadi rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku nanti, Pemerintah daerah akan mendukungnya dan bekerja sama untuk membangun UKIM dan Provinsi Maluku ke depan,” tutup Barnabas Orno. (boy)

Editor : Eko Yudiono