MERAHPUTIH I JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih delapan penghargaan dari sepuluh kategori dalam Anugerah Adinata Syariah 2024. Penghargaan bergengsi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini diterima oleh Pj. Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono yang mewakili Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono. Acara penghargaan tersebut berlangsung di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten, Senin (20/5).
Jawa Timur berhasil unggul dalam beberapa kategori, termasuk Juara 5 Kategori Keuangan Sosial Syariah, Juara 3 Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah, Juara 1 Kategori Keuangan Mikro Syariah, dan Juara 2 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Selain itu, Jawa Timur juga meraih Juara 4 Kategori Zona KHAS (Kuliner Halal Aman Sehat), Juara 3 Kategori Industri Halal, Juara 4 Kategori Kelembagaan Daerah yang Difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Syariah di Tingkat Daerah/Provinsi, serta Juara 4 Kategori Keuangan Syariah.
Baca juga: Jatim Borong Dua Penghargaan Kesehatan Nasional, Bukti Komitmen Jaga Sanitasi dan Lingkungan Sehat
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi ini. "Alhamdulillah, Jawa Timur berhasil memborong delapan penghargaan dari sepuluh kategori Anugerah Adinata Syariah tahun ini. Ini adalah bukti komitmen Jatim dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Adhy pada Selasa (21/5).
Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai program unggulan yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah di daerahnya. Beberapa program tersebut termasuk fasilitasi sertifikasi halal produk, pengembangan pondok pesantren melalui program One Pesantren One Product (OPOP) atau Ekonomi Pesantren (Eko-tren), dan East Java Halal Industri Festival. Program lainnya adalah fasilitasi sertifikasi halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH), pengembangan halal tourism, serta pameran produk unggulan Jawa Timur.
Adhy menjelaskan bahwa program OPOP, yang telah berjalan sejak 2019, telah menghasilkan 1.210 pesantrenpreneur. Dengan pengenalan entrepreneurship, laboratorium kewirausahaan, dan vokasional skill, lebih dari 500 ribu santri telah dibina, dan pilar sosiopreneur telah membentuk sebanyak 1.783 sociopreneur.
"Banyaknya pesantren di Jawa Timur menjadi modal besar untuk terus mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah di Jawa Timur," terang Adhy.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Jawa Timur juga memiliki infrastruktur halal yang kuat, dengan 48 pusat kegiatan halal (halal center), 48 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang melibatkan 15.727 pendamping, serta 12 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi produk di Jawa Timur sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang diakui secara nasional dan internasional.
Selain itu, Pemprov Jatim telah mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Keuangan Sosial Syariah yang diatur dalam Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2017. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan badan usaha milik daerah.
Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin, dalam pesannya, menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan kondisi lokal.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
"Ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat," ucap Wapres.
Wapres juga mengajak pemimpin daerah untuk memperkuat dukungan terhadap ekonomi dan keuangan syariah dengan menciptakan regulasi dan kelembagaan yang kondusif, meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM, serta mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.
"Dorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan mempromosikan potensi wilayah, serta pastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai. Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah," pungkasnya.(red)
Editor : prass prasetyo