MERAHPUTIH I JAKARTA - Pemerintah Indonesia semakin serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui digitalisasi. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada tim kerja yang telah sukses mengembangkan e-katalog terbaru ini. “Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Presiden.
Baca juga: Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Bencana
Presiden menegaskan, mulai 1 Januari 2025, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Inovasi ini diharapkan mampu memangkas biaya pengadaan barang hingga 20-30 persen dan mengurangi biaya administrasi hingga 40-50 persen.
Baca juga: Pemerintah Kebut Penanganan Tanggap Darurat, Presiden Prabowo Instruksikan Bantuan Diprioritaskan
“Efisiensi ini sangat penting mengingat tantangan yang kita hadapi masih besar. ICOR kita berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga yang berada di angka 4 atau 5,” jelasnya. Tingginya ICOR menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.
Presiden Prabowo optimistis penerapan teknologi seperti e-katalog dapat menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Melalui pengelolaan yang baik, kepemimpinan yang solid, dan pemanfaatan teknologi, kita bisa mendukung transparansi dan akuntabilitas. Di ujungnya, kita juga harus berani menegakkan hukum,” tambahnya.
Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam merevolusi sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan komitmen bersama, Indonesia diharapkan mampu bersaing secara lebih efisien di kancah internasional. (red)
Editor : prass prasetyo