MERAHPUTIH I JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid secara terbuka mengakui adanya keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN dalam kasus perubahan data tanah terkait pemagaran laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.
“(Pagar laut di) Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, ini murni ulah oknum tanda petik ATR/BPN,” ujar Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1).
Baca juga: Gubernur Jabar dan Menteri ATR/BPN Sepakat Atasi Tata Ruang Sempadan Sungai
Menurut Nusron, permasalahan ini berawal dari pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2021. Program tersebut awalnya menghasilkan 89 sertifikat hak milik bagi 67 orang dengan total luas tanah darat 11,263 hektare.
Namun, pada Juli 2022 terjadi perubahan data pendaftaran tanah secara tidak prosedural. Secara mengejutkan, penerima hak tanah menyusut menjadi hanya 11 orang, tetapi dengan perubahan objek tanah dari darat menjadi perairan seluas 72,573 hektare.
Baca juga: BPN Pastikan HGB Pagar Laut Sidoarjo Tidak Diperpanjang
“Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Awalnya sertifikat berada di darat, tiba-tiba berubah menjadi perairan. Saya akui ini ulah oknum internal ATR/BPN setempat. Kami akan menindak tegas,” tegas Nusron.
Kasus ini semakin memperjelas adanya praktik manipulasi data pertanahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Investigasi mendalam dari berbagai pihak diharapkan dapat mengungkap aktor-aktor di balik skandal ini. (red)
Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Pembatalan Sertifikat di Pagar Laut Tangerang
Editor : prass prasetyo