MERAHPUTIH I BOGOR - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (07/02/2025). Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sidang ini, menandai langkah awal DPN dalam menjalankan perannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Presiden Prabowo dalam pengantarnya menyoroti bahwa pembentukan DPN menjadi tonggak penting dalam sistem pertahanan negara. Setelah lebih dari dua dekade sejak undang-undang tersebut disahkan, Indonesia akhirnya memiliki Dewan Pertahanan Nasional yang berfungsi secara aktif.
Baca juga: Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Bencana
“Undang-Undang telah mengamanatkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional sejak tahun 2002, tetapi baru sekarang kita wujudkan. Ini adalah langkah maju yang sangat berarti dalam memperkuat pertahanan negara kita,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam sidang tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pertahanan merupakan fondasi utama keberlangsungan suatu bangsa. Ia merujuk pada konstitusi Indonesia yang menempatkan perlindungan terhadap rakyat dan wilayah sebagai prioritas utama.
“Konstitusi kita dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan ini tidak bisa dipisahkan dari pertahanan yang kuat,” jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Kebut Penanganan Tanggap Darurat, Presiden Prabowo Instruksikan Bantuan Diprioritaskan
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyoroti dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Ia mengingatkan bahwa dalam kajian ilmu kenegaraan atau statecraft, berbagai konsep telah berkembang, mulai dari ideologi hingga kemakmuran. Namun, dalam situasi dunia yang tidak menentu, aspek utama yang harus diprioritaskan adalah kemampuan suatu bangsa untuk bertahan.
“Negara yang kuat adalah negara yang mampu bertahan dalam berbagai situasi. Karena itu, kita harus memperkuat pertahanan kita agar Indonesia tetap berdaulat dan memiliki daya tahan tinggi,” ujar Presiden.
Sementara itu, Ketua Harian DPN yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa DPN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan jangka panjang. Struktur dan lingkup tugasnya mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
“DPN bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kebijakan pertahanan kepada Presiden. Keputusan-keputusan yang diambil akan berorientasi pada kepentingan nasional dalam jangka panjang,” papar Sjafrie. (red)
Editor : prass prasetyo