MERAHPUTIH I MAGELANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa aktif menindaklanjuti berbagai materi strategis yang diperoleh dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang berlangsung sejak 21 Februari 2025. Salah satu materi penting yang ia peroleh disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurut Khofifah, salah satu poin utama yang dibahas dalam retreat ini adalah mengenai innovative financing serta strategi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi perlu menggali alternatif pendanaan, termasuk melalui kerja sama dengan sektor swasta dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
“Kami mendapatkan banyak materi berbobot, terutama dari Ibu Menkeu mengenai innovative financing dan efisiensi anggaran. Beliau menggarisbawahi bahwa daerah harus kreatif dalam mencari sumber pendanaan, misalnya melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kolaborasi dengan sektor swasta,” ujar Khofifah, Senin (24/2/2025).
Gubernur Khofifah langsung merespons materi tersebut dengan menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan strategi implementasi, termasuk menyesuaikan kebijakan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) Menkeu No. 900/833/SJ. Menurutnya, langkah ini penting agar program pembangunan di daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional.
“Saya sudah meminta Pak Wakil Gubernur untuk berdiskusi dengan Sekda dan tim, termasuk BUMD, agar bisa segera menindaklanjuti kebijakan ini. Alhamdulillah, mereka merespons dengan cepat dan langsung membahasnya hingga dini hari melalui grup komunikasi internal,” ungkapnya.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Selain itu, strategi efisiensi pengeluaran juga menjadi fokus utama agar anggaran dapat digunakan secara lebih efektif.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak negatif pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Program bantuan sosial juga tetap akan berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Salah satu bentuk penerapan innovative financing yang telah dilakukan Pemprov Jatim adalah proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, serta skema pendanaan berbasis kerja sama seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, bantuan permodalan bagi usaha mikro melalui kerja sama dengan BAZNAS dan dunia usaha juga terus dikembangkan.
“Pola-pola seperti ini harus terus kita optimalkan ke depan, agar pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dari pusat,” tandasnya.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
Khofifah juga mengapresiasi materi dan pembekalan yang diberikan dalam retreat ini, yang menurutnya sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
“Terima kasih kepada Ibu Menkeu, Pak Mendagri, serta seluruh pemateri yang telah memberikan wawasan dan solusi bagi kami. InsyaAllah, ini menjadi bekal berharga bagi kami dalam menyusun kebijakan yang lebih baik untuk Jawa Timur,” pungkasnya. (red)
Editor : prass prasetyo