MERAHPUTIH I SURABAYA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menggelar pertemuan penting dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (9/3) malam. Pertemuan ini bertujuan membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung anak-anak dari keluarga miskin.
Membangun Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat
Baca juga: Jatim Kirim Bantuan Rp5 Miliar untuk Sumatera, Khofifah: Ini Amanah dari Warga Kami
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan Sekolah Rakyat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan Gubernur Khofifah telah beberapa kali berdiskusi untuk menyinkronkan langkah-langkah implementasi program ini.
"Saya dan Bu Gubernur sudah sering berdiskusi untuk meminta dukungan sekaligus berkoordinasi dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik dengan dukungan penuh dari daerah yang memiliki sarana dan prasarana memadai," ujarnya.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap aset-aset milik provinsi yang potensial untuk dijadikan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Untuk lokasinya, nanti akan ditentukan oleh Ibu Gubernur. Saat ini kita masih dalam tahap diskusi untuk menentukan titik-titik yang strategis," tambahnya.
Jawa Timur, Prioritas Meski Tanpa Aset Kemensos
Salah satu tantangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur adalah ketiadaan aset milik Kementerian Sosial. Gus Ipul mengungkapkan bahwa seluruh aset Kemensos di provinsi ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah sejak era Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Saat ini kami masih mengandalkan aset Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, satu-satunya provinsi yang tidak memiliki aset Kemensos adalah Jawa Timur. Dulu, saat era Gus Dur, aset-aset ini sudah diserahkan kepada Pemprov Jatim," jelasnya.
Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah akan mampu mewujudkan program ini di Jawa Timur.
Sekolah Rakyat: Membangun Karakter dan Kepercayaan Diri
Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan
Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin, bukan untuk merendahkan mereka, melainkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif.
"Sekolah ini memang untuk masyarakat yang kurang mampu. Kami ingin masyarakat berani mengakui bahwa mereka butuh bantuan pendidikan, bukan justru merasa malu. Dengan demikian, mereka bisa lebih percaya diri dalam meraih masa depan," ungkapnya.
Sekolah Rakyat nantinya akan menerapkan sistem asrama guna membangun karakter dan kepercayaan diri para peserta didik. M Nuh menambahkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin sering kali memiliki rasa minder yang tinggi.
"Karakter dan kepercayaan diri sangat penting untuk membangun masa depan mereka. Kami ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan akademik, tetapi juga membentuk mental yang tangguh," imbuhnya.
Target dan Implementasi Sekolah Rakyat
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Dalam tahap awal, setiap kabupaten/kota ditargetkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat, sementara tingkat provinsi sekurang-kurangnya dua. Jumlahnya bisa bertambah sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana yang tersedia.
"Untuk guru, kami sudah sangat siap. Sementara itu, kurikulum sedang dimatangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya meminta Pak M Nuh untuk menjadi Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat," jelas Gus Ipul.
Percepatan Program oleh Presiden Prabowo
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan. Sekolah ini akan sepenuhnya dibiayai oleh negara, sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan ekonomi.
Dengan koordinasi yang semakin matang antara Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi, membawa harapan baru bagi anak-anak kurang mampu di seluruh Indonesia. (red)
Editor : prass prasetyo