MERAHPUTIH I JAKARTA - Menghadapi keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sejumlah daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggagas pembangunan zonasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) regional sebagai solusi jangka panjang. Inisiatif tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Langkah itu dilakukan sebagai respons atas meningkatnya urgensi pengelolaan sampah di provinsi dengan 35 kabupaten/kota tersebut. Menurut Luthfi, beban pengelolaan sampah tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh masing-masing daerah.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
“Kalau kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri, berat. Maka, pengelolaan sampah ini harus ditangani bersama dalam skema zonasi regional,” ujar Luthfi.
Upaya tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Nasional, yang menargetkan pengelolaan 50 persen sampah pada 2025 dan 100 persen pada 2029. Dalam konteks itu, kota-kota besar dengan volume sampah harian di atas 1.000 ton diwajibkan mengimplementasikan skema waste to energy.
Menurut Luthfi, pembangunan TPST regional akan memperkuat koordinasi lintas daerah yang menjadi kewenangan gubernur. “Sampah ini masalah bersama. Kita harus gotong royong. Banyak daerah sudah mulai kehabisan lahan untuk TPA, sementara target pengelolaan terus meningkat,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengundang seluruh bupati dan wali kota dalam waktu dekat. Dalam forum tersebut, Menteri LHK dijadwalkan memberikan arahan langsung mengenai strategi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi dan menyusun langkah-langkah konkret dalam penanganan sampah secara menyeluruh.
“Intervensi yang akan kami dorong termasuk pembangunan fasilitas waste to energy, serta penguatan pengolahan sampah di level hilir. Tapi pengawasan di lapangan tetap menjadi peran gubernur,” tegas Hanif.
Hingga saat ini, Jawa Tengah telah memiliki sejumlah proyek percontohan pengelolaan sampah berbasis teknologi. Di antaranya TPST Jeruk Legi di Kabupaten Cilacap yang mengolah 150 ton sampah per hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel), serta TPST BLE di Banyumas yang mengembangkan produk turunan seperti paving block dan budidaya maggot.
Baca juga: Pemprov Jateng Kerahkan Bantuan Cepat untuk Korban Longsor Banjarnegara
Sementara itu, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Putri Cempo, Kota Surakarta, mengolah hingga 450 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 5 MW. Di sisi lain, Pemprov Jateng juga terus mendorong pengelolaan sampah dari sisi hulu, antara lain melalui program Desa Mandiri Sampah yang saat ini telah mencakup 88 desa.
Proyek lain yang kini tengah dikembangkan adalah TPST regional Magelang dengan kapasitas 200 ton/hari, bekerja sama dengan AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), serta proyek di Rembang, Temanggung, dan Jepara yang masing-masing memiliki kapasitas 100 ton/hari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, mencatat saat ini terdapat 46 TPA yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun demikian, kapasitas dan umur operasionalnya terus menurun. (red)
Editor : prass prasetyo