MERAHPUTIH I JAKARTA — Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan aksi premanisme dan mengganggu stabilitas keamanan.
Menurut Djon, ormas dan premanisme merupakan dua hal yang berbeda, namun kecenderungan sebagian oknum ormas melakukan aksi premanisme tidak dapat dibiarkan. Tindakan ini, kata dia, perlu dilawan dengan melibatkan aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat.
Baca juga: Perangi Premanisme Parkir, Pemkot Surabaya Tegas Lindungi Jukir Resmi
"Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik," ujar Djon seusai menghadiri kegiatan Hari Gembira bersama 4.000 anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Djon menambahkan, tidak semua ormas identik dengan tindakan negatif. Banyak ormas, menurut dia, berkontribusi positif dalam mendukung program-program pemerintah. Namun, ketika sebuah ormas mulai bergerak ke arah premanisme, keberadaannya menjadi persoalan yang harus diatasi.
"Premanisme itu mereka yang tidak mau bekerja, tetapi ingin mendapatkan pendapatan besar dengan memaksakan kepentingan kelompok atau pribadi dan mengambil hak orang lain," kata Djon.
Sebelumnya, isu gangguan oleh oknum ormas juga diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Ia menyebutkan bahwa pembangunan pabrik produsen kendaraan listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat mendapat gangguan berupa aksi premanisme dari sejumlah oknum ormas.
Informasi tersebut disampaikan Eddy saat kunjungan kerja ke Shenzhen, Tiongkok, dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam pertemuan itu, kata Eddy, permasalahan premanisme terhadap proyek-proyek investasi asing di Indonesia turut menjadi perhatian.
Menurut Eddy, pemerintah perlu menunjukkan ketegasan dalam menindak segala bentuk aksi premanisme yang dapat menghambat iklim investasi.
"Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," ujar Eddy.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya langkah cepat dan tegas dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus melindungi kepentingan nasional dari ulah pihak-pihak yang bertindak di luar hukum. (red)
Editor : Redaksi