MERAHPUTIH I SEMARANG — Sebanyak 7.810 kepala desa dari seluruh Jawa Tengah mengikuti kegiatan Sekolah Antikorupsi bertajuk Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa (29/4/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam sambutannya mengajak seluruh kepala desa untuk bijak dalam mengelola anggaran desa. Ia menegaskan pentingnya pemahaman terhadap batas-batas kewenangan serta transparansi dalam penggunaan dana desa.
Baca juga: ASN Diminta Jadi Garda Terdepan Pembangunan, Gubernur Luthfi Ingatkan Korpri Perkuat Layanan Publik
"Tanyakan apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang aman, apa yang tidak. Kepala desa jangan merasa sendiri, karena kami akan kawal," ujar Luthfi.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan keuangan kepada 29 desa, masing-masing senilai Rp200 juta, untuk pembangunan infrastruktur. Desa Sraten di Kabupaten Semarang menjadi salah satu penerima, setelah dua tahun berturut-turut meraih predikat Desa Antikorupsi.
Kepala Desa Sraten, Rokhmad, menilai kegiatan ini sangat relevan bagi aparatur desa dalam memahami tata kelola keuangan. Ia menyebutkan, pelatihan ini mengingatkan kepala desa terhadap potensi pelanggaran seperti duplikasi anggaran, mark up, hingga kegiatan fiktif.
"Regulasi harus dipenuhi. Kalau sampai ada pelanggaran, maka aparat penegak hukum akan turun," kata Rokhmad.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Bentak, Kabupaten Sragen, Sri Lestari. Ia menekankan pentingnya bimbingan berkelanjutan agar kepala desa tidak terjerumus dalam praktik menyimpang.
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
"Pantauan dari inspektorat sudah baik, tetapi pembinaan rutin tetap diperlukan agar kami bisa lebih bertanggung jawab," ucapnya.
Sebagai pembicara kunci, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyampaikan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menjauhi praktik korupsi.
"Semua tahu korupsi dilarang. Tapi yang terpenting adalah kesadaran untuk tidak melakukannya," ujar Fitroh.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Menurut Fitroh, sudah terdapat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala desa di Jawa Tengah. Ia berharap pelatihan ini bisa menekan angka pelanggaran tersebut.
Dalam acara tersebut, turut hadir Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Perwakilan BPKP Jateng Tri Handoyo, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng Sugeng. Pemprov Jateng juga meluncurkan motto antikorupsi baru, yakni Mengawal Kolaboratif Berdampak, sebagai bagian dari strategi penguatan integritas desa.
Saat ini, Jawa Tengah memiliki 30 desa antikorupsi dan mengusulkan 297 desa lainnya untuk mendapatkan predikat serupa. Gubernur menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. (red)
Editor : Redaksi