MERAHPUTIH I CIREBON — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi yang digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025), pemerintah daerah menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan agenda strategis daerah.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar.” Tema tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya dalam sektor layanan publik, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
Baca juga: Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa tahun 2026 merupakan titik krusial dalam perjalanan RPJMD lima tahunan. Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor untuk memastikan setiap kebijakan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Visi Jawa Barat Istimewa dengan tagline ‘Lembur Diurus, Kota Ditata’ tidak akan tercapai tanpa keterlibatan semua pihak, dari pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil,” ujar Dedi.
Penyusunan RPJMD 2025–2029 dibingkai dalam kerangka Gerbang Pancaniti, sebuah pendekatan bertahap yang mencakup Niti Harti (perumusan gagasan), Niti Surti (pengkajian), Niti Bukti (validasi data), Niti Bakti (implementasi), hingga Niti Sajati (evaluasi). Kerangka tersebut diharapkan memperkuat konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Kreativitas dan Kerja Keras
Kepala Bappeda Jawa Barat, Denny Juanda, menjelaskan bahwa forum Musrenbang juga membuka ruang partisipasi publik melalui kanal daring, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. “Kami membuka masukan dari masyarakat secara langsung melalui laman https://bit.ly/form-masukan-musrenbang-2025,” ujarnya.
Forum ini tidak hanya menjadi ruang formal perencanaan, tetapi juga sarana strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan program nasional. Pemerintah daerah menargetkan dokumen RKPD 2026 yang dihasilkan akan mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup warga Jawa Barat secara merata.
Baca juga: Jabar Luncurkan Gagasan “Kereta Petani dan Pedagang”, Angkutan Rakyat dari Sawah ke Pasar
Musrenbang di Cirebon dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota se-Jawa Barat, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan unsur akademisi. Seluruh aspirasi dan rekomendasi yang dihimpun akan dirumuskan menjadi arah kebijakan pembangunan tahun mendatang. (red)
Editor : Redaksi