MERAHPUTIH I SURABAYA — Upaya memperkuat pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Jawa Timur terus digalakkan. Kementerian Hukum Jawa Timur bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar koordinasi dan silaturahmi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Rabu (7/5/2025). Pertemuan ini menandai komitmen lintas sektor dalam memberikan perlindungan hukum serta penguatan kelembagaan bagi UMKM.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem usaha rakyat. Salah satu langkah konkret adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) melalui pendaftaran merek.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
“Selama caturwulan pertama tahun ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari permohonan merek di Jatim mencapai Rp 7 miliar. Ini menunjukkan semangat tinggi pelaku UMKM dalam melindungi identitas usahanya,” ujar Haris.
Tak hanya itu, Haris juga mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih yang dirancang sebagai wadah kolaboratif pelaku usaha, petani, nelayan, hingga wirausaha muda. Untuk itu, harmonisasi regulasi daerah dan penyesuaian biaya notaris dalam pendirian koperasi menjadi sorotan.
Sementara itu, Asisten Deputi Pelayanan Publik dan Kekayaan Intelektual Kemenko Polhukam, Syarifuddin, menggarisbawahi potensi besar HKI dari kalangan pesantren. Ia menilai, banyak produk dari pesantren yang belum dilindungi secara hukum dan belum memiliki nilai tambah maksimal.
“Desain industri perlu diperkenalkan ke pelaku UMKM, terutama di pesantren, karena potensinya luar biasa besar,” tuturnya.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kanwil Kemenkumham Jatim selama ini. Ia menyebut, melalui program One Pesantren One Product (OPOP), ratusan produk baru terus bermunculan setiap tahun.
“Tahun ini kami menargetkan 500 produk bisa difasilitasi pendaftaran mereknya. Tapi saat ini baru 75 permohonan yang sedang diproses. Kendala utama masih pada keterbatasan anggaran,” kata Endy.
Koperasi Merah Putih digadang menjadi salah satu strategi dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, khususnya di pedesaan dan wilayah pinggiran. Selain pelatihan dan pendampingan, Dinas Koperasi Jatim juga menyiapkan akses legalitas dan permodalan bagi para anggota koperasi.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
“Kami pastikan inisiatif ini tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi betul-betul memberikan dampak riil bagi kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat,” ujar Endy.
Langkah bersama ini menjadi pijakan awal dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat berbasis perlindungan hukum dan kelembagaan yang solid di tingkat daerah.(red)
Editor : Redaksi