MERAHPUTIH I JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pendaftaran calon murid Sekolah Rakyat tidak akan melalui proses seleksi akademik. Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Joko Widodo yang ingin memastikan akses pendidikan formal terbuka luas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Kami menjalankan arahan Presiden, bahwa tidak ada seleksi akademik dalam penerimaan murid Sekolah Rakyat. Yang utama adalah mereka masuk dalam kategori Desil 1 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Saifullah Yusuf seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Meskipun tanpa seleksi akademik, proses penerimaan tetap melalui tahapan administrasi dan kunjungan lapangan. Proses ini akan melibatkan pendamping sosial, Dinas Sosial setempat, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa calon peserta didik benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem.
Setelah dinyatakan lolos verifikasi administratif, para calon murid akan menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai sekolah berasrama.
“Pemeriksaan kesehatan penting, karena anak-anak akan tinggal di asrama. Kalau ditemukan penyakit menular, bukan berarti mereka akan ditolak. Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan mereka mendapat pengobatan sampai sembuh. Setelah sehat, baru bisa mengikuti kegiatan pembelajaran,” ujar Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari prioritas nasional yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan. Rapat koordinasi yang dipimpin Gus Ipul juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga negara, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Menurut Gus Ipul, seluruh kementerian terkait menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program ini, mulai dari penyusunan kurikulum, rekrutmen tenaga pendidik, hingga penyediaan fasilitas dan pendampingan psikososial bagi siswa.
“Kita bergerak bersama untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Tidak hanya soal akademik, tapi juga soal pemenuhan hak dasar anak-anak dari keluarga yang termarginalkan,” imbuhnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai jawaban atas masih banyaknya anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum mengenyam pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun geografis. Program ini sekaligus menjadi penegasan bahwa negara hadir dalam menjamin hak pendidikan warganya, terutama kelompok paling rentan.
Baca juga: Prabowo Siapkan 330 Ribu Smart TV untuk Sekolah, Target Tuntas 2025
Pemerintah menargetkan implementasi Sekolah Rakyat bisa dimulai dalam waktu dekat, seiring dengan rampungnya tahapan verifikasi dan seleksi administratif calon siswa di berbagai daerah.
“Ini adalah bentuk keberpihakan nyata negara terhadap anak-anak miskin ekstrem. Kita ingin mereka tidak hanya bersekolah, tapi juga tumbuh menjadi generasi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Gus Ipul. (red)
Editor : Redaksi