MERAHPUTIH I WONOSOBO — Arah baru pendidikan inklusif akan segera diwujudkan. Pemerintah bersiap meluncurkan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto dan akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang bersiap penuh, dengan sejumlah titik lokasi yang sudah siap dikontrak dan direnovasi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota telah menuntaskan tahap awal verifikasi sarana dan prasarana. Proses ini menjadi langkah penting menjelang operasional sekolah yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan berisiko putus sekolah.
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
“Penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program pemerintah pusat sudah dilakukan. Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan diverifikasi,” kata Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).
Menurut data Kementerian Sosial, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat akan dibangun di seluruh Indonesia pada 2025. Dari jumlah itu, 63 titik telah menandatangani kontrak pengerjaan fisik, dengan daya tampung 247 rombongan belajar atau sekitar 6.105 siswa. Sementara 37 titik lainnya masih dalam tahap survei dan ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Beberapa titik di Jawa Tengah yang telah siap antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Seoharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pendidikan, melainkan langkah konkret untuk menciptakan keadilan sosial.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
“Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menjadi sasaran utama. Ini untuk memastikan mereka tetap bisa sekolah, bahkan jika sebelumnya tidak punya akses,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari grand design menuju Indonesia Emas 2045. Setiap kementerian dan pemerintah daerah sudah memiliki peran masing-masing sesuai dengan instruksi presiden.
Bersamaan dengan peluncuran Sekolah Rakyat, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat akses pendidikan melalui program kemitraan dengan SMA dan SMK swasta. Tahun ini, sebanyak 139 sekolah swasta di seluruh Jateng, terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK, resmi bermitra untuk menampung siswa miskin secara gratis melalui sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
Langkah ini menambah daya tampung pendidikan menengah sekaligus mendukung tujuan utama Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, Jawa Tengah telah memiliki SMK Jateng di beberapa lokasi, yang secara khusus memberikan pendidikan dan asrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Dengan peluncuran Sekolah Rakyat dan sinergi dengan sekolah swasta, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan bukan hak istimewa, melainkan hak dasar yang harus diakses setiap anak Indonesia—tanpa kecuali.(red)
Editor : Redaksi