MERAHPUTIH I BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi keuangan sejumlah daerah di provinsi yang dipimpinnya. Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram resminya, Sabtu (14/6/2025), Dedi menyinggung secara khusus Kabupaten Pangandaran yang disebut mengalami krisis fiskal hingga kesulitan membayar tunjangan pegawai selama lima bulan terakhir.
“Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Kalau ketemu saya selalu nangis,” ucap Dedi dalam video tersebut. “Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah lima bulan tidak bisa dibayar, karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi.”
Baca juga: Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan
Dedi menyebut Bupati Pangandaran telah berupaya keras mencari jalan keluar, termasuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Jakarta. Dirinya pun mengaku tengah memikirkan langkah konkret untuk mengatasi kondisi fiskal daerah tersebut.
“Ibu bupatinya sudah ke Jakarta, ke mana-mana untuk cari solusi dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan,” ujarnya.
Lebih jauh, Gubernur Dedi menyoroti ketimpangan fiskal yang terjadi antara daerah-daerah yang dekat dengan pusat kota dan wilayah yang berada di pinggiran atau pelosok. Ia menilai, daerah-daerah di luar pusat kota cenderung mengandalkan aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan, seperti galian pasir, batu, hingga pembabatan hutan, namun hanya menghasilkan pendapatan yang sangat kecil.
“Berbeda dengan pusat kota yang punya banyak hotel, kegiatan pariwisata, dan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, mereka bisa mendapat pendapatan besar tanpa merusak alam,” kata dia.
Menurut Dedi, ketimpangan ini membuat sejumlah daerah terus terjebak dalam lingkaran masalah sosial dan infrastruktur. “Kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, sekolahnya masih pada jelek, irigasi jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmas jelek, BPJS belum terbayar, sanitasi lingkungan masih buruk, dan berbagai ragam lagi,” ungkapnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Kreativitas dan Kerja Keras
Ia mempertanyakan pola penggunaan anggaran di tingkat pemerintahan, khususnya belanja perjalanan dinas dan kegiatan rapat yang menurutnya tak jarang dilaksanakan di hotel-hotel mewah kota besar dengan anggaran yang tidak sedikit.
“Pertanyaannya, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar?” tukasnya. “Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah itu ya sudah, namanya rapat bisa dilakukan di kantor saja.”
Pernyataan Dedi Mulyadi membuka ruang diskusi baru terkait reformasi tata kelola fiskal di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah provinsi diharapkan dapat memainkan peran lebih strategis dalam menjembatani kebutuhan fiskal daerah-daerah tertinggal, sekaligus mengupayakan keadilan dalam pembagian sumber daya dan peluang pembangunan.
Baca juga: Jabar Luncurkan Gagasan “Kereta Petani dan Pedagang”, Angkutan Rakyat dari Sawah ke Pasar
Meski tidak menyebut secara spesifik langkah-langkah intervensi yang akan diambil, Gubernur Dedi mengisyaratkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Baginya, pemerataan pembangunan harus dimulai dari pengakuan atas realitas ketimpangan fiskal yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Mereka ini bagian dari Jawa Barat juga. Jangan sampai karena PAD kecil, mereka dibiarkan menanggung beban pembangunan sendiri,” katanya.
Di tengah semangat desentralisasi yang menempatkan tanggung jawab pembangunan pada level lokal, apa yang disampaikan Dedi Mulyadi menggambarkan tantangan riil yang dihadapi banyak pemerintah daerah: sempitnya ruang fiskal, ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta tarik-menarik prioritas belanja yang sering kali menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. (red)
Editor : Redaksi