MERAHPUTIH I SURABAYA - Upaya menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 1.225 anak dari keluarga prasejahtera akan segera memulai babak baru dalam hidup mereka: menempuh pendidikan di 19 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah provinsi ini.
Program ini menyasar anak-anak yang tergolong dalam desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—kelompok paling rentan secara ekonomi. Proses seleksi dilakukan secara ketat, termasuk verifikasi lapangan langsung guna memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
“Para siswa ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah masing-masing. Bagi sekolah rakyat yang dikelola pemprov, SK ditandatangani oleh gubernur, sedangkan sekolah di bawah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota,” ujar Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani, di Surabaya, Selasa (23/6/2025).
Para siswa akan mulai masuk asrama pada 7 Juli 2025 untuk menjalani masa orientasi, sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai secara serentak pada 14 Juli. Hari pertama sekolah ini direncanakan menjadi momen bersejarah, dengan rencana peluncuran nasional oleh Presiden Joko Widodo, meski lokasi peluncuran masih menunggu kepastian.
Dari 19 sekolah rakyat yang disiapkan, beberapa merupakan sekolah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya: tiga rombongan belajar (rombel) jenjang SMA di Malang, enam rombel SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan.
Sekolah lainnya tersebar luas di berbagai kabupaten/kota, antara lain Surabaya, Kediri, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jombang, Pacitan, Probolinggo, Banyuwangi, Ponorogo, Pasuruan, Jember, Gresik, Pamekasan, Bojonegoro, dan Tuban. Sekolah rakyat ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Untuk menunjang kegiatan pendidikan, lebih dari 500 tenaga pengajar telah disiapkan. Mereka terdiri dari guru, kepala sekolah, dan staf pengajar, sebagian besar berasal dari ASN dan tenaga PPPK, yang akan bekerja penuh maupun paruh waktu.
Tak berhenti di situ, Pemprov Jatim kini juga menyiapkan perluasan program melalui pemanfaatan 23 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di wilayah ini—termasuk BLK milik kementerian—untuk dijadikan sekolah rakyat tahap berikutnya.
“Presiden telah mengarahkan agar 100 sekolah rakyat diluncurkan pada tahap pertama bulan depan. Kami di Jatim sedang menyiapkan tambahan sekolah dengan menilai kelayakan 23 BLK untuk dijadikan sekolah rakyat sementara,” kata Novi.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena hambatan ekonomi. Sekolah rakyat hadir bukan sekadar sebagai ruang belajar, melainkan sebagai ruang harapan. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, pendidikan tetap menjadi jalan utama menuju kemajuan. (DPR)
Editor : Redaksi