MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya kembali mengerahkan energi kolektifnya untuk menjawab persoalan klasik yang mengancam masa depan anak-anak: stunting. Melalui Gebyar Lomba Bersama Wujudkan Surabaya Emas (BWSE) — Eliminasi Stunting Jilid IV, kota ini mencoba mengubah pendekatan dari sekadar kuratif menjadi preventif dan partisipatif.
Di bawah koordinasi Tim Penggerak PKK, program BWSE tak hanya hadir sebagai lomba tahunan. Ia menjelma menjadi medium edukasi massal, pendampingan lintas sektor, dan penguatan peran keluarga, terutama ibu dalam membentuk generasi yang sehat sejak usia dini.
Baca juga: Pemkot Surabaya Sisir Jalan Dharmawangsa–Semarang: Trotoar Dibersihkan, Parkir Liar Ditertibkan
“BWSE kali ini menyasar 607 baduta dengan status T2, yakni bayi yang dua kali berturut-turut tidak mengalami kenaikan berat badan. Ini upaya dari hulu, mencegah sebelum jatuh pada stunting,” ujar Ketua TP PKK Surabaya, Rini Indriyani, Sabtu (5/7/2025).
Rinciannya, terdapat 150 bayi usia 0–6 bulan, 153 anak usia 7–11 bulan, dan 304 anak usia 12–24 bulan yang menjadi sasaran. Pendataan dilakukan berbasis laporan dari Dinas Kesehatan serta verifikasi di tingkat kelurahan dan puskesmas.
Program yang berlangsung selama dua bulan, sejak 5 Juli hingga 30 Agustus 2025 ini, dirancang tak hanya berorientasi hasil, tetapi juga pada proses pendampingan yang menyeluruh. Setiap anak akan dipantau tumbuh kembangnya secara berkala oleh dokter spesialis anak. Intervensi gizi dilakukan melalui pemberian ikan segar, susu, dan telur setiap hari selama masa program.
PDAM Surya Sembada, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Kesehatan menjadi penyokong logistik utama. Bagi baduta dengan alergi telur, tersedia alternatif berupa daging atau ikan. Tidak berhenti di situ, para orang tua juga mendapatkan pelatihan pemberian MPASI dan laktasi oleh konselor dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
“Selama ini banyak ibu menyusui tidak paham pentingnya protein hewani atau tidak tahu posisi menyusui yang tepat. Itu bisa jadi akar dari masalah tumbuh kembang,” terang dr. Mira Ermawati, Sp.A(K), dari IDAI Jawa Timur.
Baca juga: Surabaya Kokohkan Komitmen Jaga Anak dari Ancaman Digital
Ada inovasi lain yang disuntikkan ke dalam program BWSE tahun ini: penilaian Kampung ASI di tiap kelurahan. Diukur dari capaian ASI eksklusif dan keaktifan pendampingan lintas sektor, model ini diharapkan menjadi ekosistem baru dalam gerakan bersama mencegah stunting.
“Kalau semua kampung punya kader, punya dukungan, punya semangat, maka persoalan gizi tidak hanya diserahkan ke pemerintah. Ini kerja gotong royong,” ujar Rini.
Program BWSE juga menekankan aspek pengasuhan. Para juri dari kalangan akademisi dan profesional, termasuk HIMPSI dan FKM Unair, akan menilai tak hanya keberhasilan fisik anak, tetapi juga bagaimana pola asuh, kreativitas keluarga dalam menyajikan makanan, hingga kebersihan rumah tangga.
Namun, seperti diingatkan Bunda Rini, dua bulan pendampingan hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga konsistensi. "Kalau grafik naik saat program, lalu turun setelah selesai, itu artinya kita gagal,” ucapnya.
Baca juga: Wisuda SOTH 2025 Surabaya: Eri Cahyadi Tekankan Peran Orang Tua sebagai Fondasi Kemajuan Kota
Untuk menjawab tantangan keberlanjutan, IDAI bersama Pemkot meluncurkan program 1 Puskesmas 1 Pediatrician. Artinya, setiap puskesmas kini memiliki dokter spesialis anak yang siap menjadi rujukan langsung bagi keluarga.
“Kami akan turun ke semua 63 puskesmas untuk edukasi langsung, termasuk soal ASI dan MPASI. Setiap penyuluhan akan disusul dengan evaluasi di rumah. Harapannya, semua keluarga dapat akses ilmu yang setara,” kata dr. Mira.
Langkah Surabaya mungkin belum sempurna. Namun, dengan menempatkan keluarga sebagai garda terdepan, kota ini memberi contoh bahwa urusan masa depan anak bukan semata urusan medis. Ia menyangkut edukasi, budaya, dukungan sosial, dan kemauan untuk berubah bersama-sama. (red)
Editor : Redaksi