MERAHPUTIH I SURABAYA - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan inklusif melalui pengawalan ketat terhadap program 100 Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung pada 2025. Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat yang beroperasi di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (22/7/2025), ia mengungkapkan perkembangan terbaru terkait realisasi program tersebut.
Hingga pertengahan Juli, sebanyak 13 Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah itu akan segera bertambah signifikan. “Insya Allah, akhir bulan ini akan bertambah 37 titik lagi, sehingga total ada 50 sekolah yang tuntas di tahap pertama,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf kepada media usai meninjau langsung pelaksanaan kegiatan belajar.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga rentan dan miskin, yang selama ini terhambat mengakses pendidikan formal. Skema ini juga menjadi ruang edukasi non-formal berbasis asrama, dengan pendekatan sosial dan pembinaan karakter.
Selepas rampungnya tahap pertama, Gus Ipul menargetkan tahap kedua akan mulai berjalan pada Agustus hingga September 2025. “Sekarang kita sudah mengantongi 50 lebih bangunan yang dinyatakan layak menjadi Sekolah Rakyat tahap dua. Tujuh di antaranya berada di Jawa Timur,” ujarnya.
Namun, sebelum bisa beroperasi, Kementerian Sosial masih menunggu penyelesaian proses renovasi bangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kami sudah koordinasi agar proses ini tidak berlarut. Begitu rampung, langsung bisa kita isi,” tambahnya.
Selain aspek fisik bangunan, proses rekrutmen peserta didik serta tenaga pendidik pun tengah berjalan paralel. Gus Ipul menyebut, seleksi dilakukan secara simultan di berbagai titik. “Sekarang proses seleksi siswa, guru, dan tenaga kependidikan sedang berjalan. Ini dilakukan sambil kami pastikan sarana-prasarana siap digunakan,” katanya.
Ia menyebut bahwa salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan tahap pertama adalah pentingnya kesiapan tenaga pendukung, termasuk personel non-pengajar. “Bukan hanya guru yang jadi perhatian, tapi juga wali asrama, wali asuh, petugas kebersihan, bahkan satuan keamanan. Semuanya harus terpenuhi,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul tidak menampik bahwa sejumlah tantangan masih harus dihadapi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap pertama. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, khususnya dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas. Ada juga yang belum lengkap dari sisi SDM. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar pelaksanaan tahap kedua bisa lebih matang dan maksimal,” ungkap mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Program 100 Sekolah Rakyat diinisiasi sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial berkelanjutan Kementerian Sosial, sekaligus sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang terpinggirkan. Di dalamnya, peserta tidak hanya diajarkan mata pelajaran umum, tetapi juga pembinaan karakter, keterampilan hidup, hingga nilai-nilai kebangsaan.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar ruang belajar. Ini adalah rumah baru, tempat anak-anak bisa tumbuh dengan harapan dan martabat,” ujar Gus Ipul menutup pernyataannya.
Dengan laju realisasi yang terus dipantau dan ditingkatkan, Gus Ipul berharap seluruh target pembangunan 100 Sekolah Rakyat dapat terealisasi penuh sebelum tahun 2025 berakhir. Harapannya, ribuan anak Indonesia akan memiliki pijakan baru untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut bahwa program ini adalah bentuk gotong royong antarlembaga. Tak hanya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha juga dilibatkan.
Baca juga: Prabowo Siapkan 330 Ribu Smart TV untuk Sekolah, Target Tuntas 2025
"Seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi secara terintegrasi. Mulai dari seragam sekolah, alat tulis, perlengkapan mandi hingga kebutuhan pribadi lain. Semua disiapkan agar siswa bisa belajar dengan tenang, tanpa terbebani urusan logistik," ungkap Novi.
Pemprov Jatim telah menyiapkan skema pengawasan dan pendampingan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Bahkan, sekolah-sekolah ini juga akan mengadaptasi kurikulum nasional yang disesuaikan dengan konteks sosial peserta didik.
Keberhasilan pelaksanaan tahap 1A akan menjadi fondasi pelaksanaan tahap berikutnya. Sekolah Rakyat tahap 1B dijadwalkan mulai 1 Agustus 2025 di tujuh lokasi tambahan: Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan. Total, akan ada 19 Sekolah Rakyat di Jatim pada Tahun Ajaran 2025/2026. (red)
Editor : Redaksi