MERAHPUTIH I SURABAYA — Rencana pengoperasian layanan Trans Jatim Koridor VII yang akan melintasi Kota Surabaya hingga Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) belum mengantongi izin dari Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan trayek transportasi eksisting agar tidak terganggu oleh kehadiran moda baru.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran layanan transportasi baru. Namun, ia menekankan bahwa pengembangan transportasi publik harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap operator yang telah lama beroperasi.
Baca juga: Surabaya Kokohkan Komitmen Jaga Anak dari Ancaman Digital
“Jangan sampai transportasi baru justru mematikan yang lama. Kita punya trayek yang sudah punya izin, jalan dari perbatasan ke kota. Kalau kemudian dimasuki moda lain tanpa koordinasi, bagaimana nasib sopir dan operator yang sudah ada?” kata Eri, Selasa (22/7/2025).
Menurut Eri, prinsip utama pengembangan transportasi publik adalah integrasi antarmoda, bukan saling menggantikan. Ia menyebut sinergi antara Bus Trans Jatim dan Bus Suroboyo sebagai skenario ideal agar layanan lebih optimal bagi masyarakat.
“Maka harusnya terintegrasi, bukan mematikan yang sudah ada. Kalau Trans Jatim sampai di suatu titik, disambut Bus Suroboyo ke dalam kota, dengan tarif yang juga disesuaikan, itu bisa dibicarakan,” ujarnya.
Untuk mencegah tumpang tindih trayek, Eri menginstruksikan Dinas Perhubungan Surabaya untuk segera berkoordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Koordinasi ini dinilai penting agar kebijakan transportasi lintas wilayah bisa selaras.
Selain aspek teknis, Eri juga menekankan perlunya memperhatikan aspek kesejahteraan para pengemudi dan pelaku transportasi lokal. Menurutnya, peralihan sistem transportasi tidak boleh membuat mereka kehilangan pendapatan.
Baca juga: Wisuda SOTH 2025 Surabaya: Eri Cahyadi Tekankan Peran Orang Tua sebagai Fondasi Kemajuan Kota
“Kalau transportasi baru masuk, sopir yang sudah ada jangan sampai kehilangan pekerjaan. Kita tidak boleh mengorbankan satu pihak demi pengembangan sistem yang belum matang,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot Surabaya membuka ruang untuk integrasi menyeluruh antara Bus Suroboyo dan Trans Jatim. Eri menyebut, integrasi itu harus menyangkut sistem trayek, perhitungan tarif, dan pola subsidi jika diperlukan, agar tidak membebani pengguna dan pelaku usaha transportasi.
“Selama sistemnya jelas, jalur sambungannya ada, dan pengelolaan tarifnya adil, kami siap mendukung. Tapi prinsipnya tetap satu: jangan sampai yang sudah ada justru terganggu,” katanya.
Dengan pendekatan ini, Eri berharap sistem transportasi di Surabaya dan sekitarnya tidak hanya lebih efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. (red)
Editor : Redaksi