MERAHPUTIH I KOTA PASURUAN — Negara kembali menegaskan kehadirannya di tengah kelompok masyarakat yang paling rentan. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ke Kota Pasuruan, Selasa (23/7), yang diwarnai dengan penyerahan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin ekstrem, penyandang disabilitas, hingga buruh sektor informal.
Berlokasi di hutan kota, Taman Sekargadung, agenda ini menjadi simbol pertemuan negara dengan rakyatnya di ruang terbuka yang sederhana, namun bermakna. Didampingi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Gubernur Khofifah menyerahkan secara langsung berbagai jenis bantuan dengan total nilai mencapai Rp1,622 miliar.
Baca juga: Jatim Borong Dua Penghargaan Kesehatan Nasional, Bukti Komitmen Jaga Sanitasi dan Lingkungan Sehat
“Ini adalah bagian dari bantalan sosial dan ekonomi yang dirancang untuk menjangkau mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Kita ingin memastikan bantuan tepat sasaran dan betul-betul memberi dampak,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Khofifah menekankan, intervensi sosial semacam ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ikhtiar strategis untuk menurunkan kemiskinan secara terukur dan sistematis. Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola data dalam mendistribusikan bantuan, agar tidak terjadi kekeliruan sasaran.
Dari total alokasi, sebagian besar bantuan disalurkan melalui program unggulan Dinas Sosial Jawa Timur, yakni Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus), yang ditujukan kepada 450 keluarga penerima manfaat. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun, dengan total dana yang dikucurkan mencapai Rp900 juta.
Pemerintah Provinsi juga menyalurkan bantuan tunai kepada 30 penyandang disabilitas, masing-masing sebesar Rp3,6 juta per tahun, serta bantuan langsung tunai (BLT) kepada 194 buruh pabrik rokok lintas wilayah, senilai Rp1,3 juta per orang.
Tidak berhenti di sana, 14 unit alat bantu mobilitas mulai dari kursi roda hingga tongkat penopang juga diberikan kepada lansia dan penyandang disabilitas, senilai total Rp57 juta.
“Bantuan ini bukan sekadar karitatif. Kami ingin menjadikannya pemantik bagi lahirnya kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat dari lapisan bawah,” tutur Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani.
Ia menambahkan, seluruh bantuan yang disalurkan telah melalui proses verifikasi berbasis data lapangan dan didesain tidak hanya untuk menolong, tetapi juga mendorong pemberdayaan berkelanjutan.
Dalam momen yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli, Gubernur Khofifah juga menyampaikan pesan khusus bagi masa depan anak Indonesia.
Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan
“Hari ini kita peringati Hari Anak Nasional. Di Jawa Timur, puncaknya nanti akan kita rayakan bersama pada 29 Juli. Tapi hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal: apa pun temanya, mari kita semua, orang tua, pemerintah, masyarakat bersama-sama lindungi dan bahagiakan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Untuk mendukung itu, dalam kegiatan tersebut turut dihadirkan sejumlah anak dan calon siswa Sekolah Rakyat dan pendongeng, menciptakan suasana inklusif yang tak hanya berorientasi pada angka dan bantuan, tetapi juga pada nilai dan kasih sayang.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi. Ia menyebut bantuan tersebut sangat menyentuh kebutuhan dasar warga, terutama yang berada di desa dan pelosok.
“Kami siap memperkuat kolaborasi. Jangan sampai ini hanya menjadi program sesaat. Harus berdampak dan berkelanjutan,” ujar Adi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kerja-kerja sosial di akar rumput, Pemprov Jatim juga menyerahkan tali asih kepada para pilar sosial, mulai dari pendamping PKH, penyandang disabilitas, hingga anggota Tagana sebanyak 78 orang dengan total bantuan Rp268,2 juta.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Di tengah tantangan sosial yang masih dihadapi banyak wilayah, termasuk Kota Pasuruan, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik sejatinya adalah instrumen yang menghubungkan empati dengan solusi.
Pemerintah tidak hanya hadir membawa nominal, tetapi juga harapan. Dan harapan itu, sebagaimana disampaikan Gubernur Khofifah, terletak pada kehadiran negara yang nyata di tengah rakyat, khususnya mereka yang kerap terabaikan dalam arus utama pembangunan. (dpr)
Editor : Redaksi