MERAHPUTIH I SIDOARJO – Ketika sinar matahari kian menyengat dan musim kemarau memasuki puncaknya, kekhawatiran akan krisis air bersih kembali menghantui sejumlah wilayah di Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan yang mulai melanda.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan, masyarakat diminta tidak ragu untuk melaporkan kondisi kekeringan atau kesulitan air bersih yang dialami ke BPBD di tingkat kabupaten atau kota masing-masing.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
“Kami minta warga bisa memanajemen air dengan bijak. Jika kesulitan mendapatkan akses air bersih akibat dampak kemarau, silakan meminta bantuan ke BPBD setempat. Jika daerah tidak mampu menangani sendiri, BPBD Jatim akan turun membantu,” tegas Gatot saat ditemui di Kantor BPBD Jatim, Selasa (5/8/2025) sore.
Meski sempat diguyur hujan di beberapa wilayah, kondisi ini tak serta merta menghilangkan ancaman kekeringan. Berdasarkan data BPBD Jatim, hingga awal Agustus 2025 ini, tercatat sekitar 815 titik rawan kekeringan tersebar di 222 kecamatan yang mencakup 26 kabupaten.
Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 819 titik kekeringan di tingkat desa. Namun, Gatot mengingatkan bahwa ancaman tetap nyata dan harus diantisipasi sejak dini.
“Masih ada wilayah yang diguyur hujan meski kita berada di puncak kemarau. Tapi kami tetap siaga karena pengalaman menunjukkan bahwa kondisi bisa berubah cepat. Kami minta warga tetap waspada,” ujarnya.
Hingga saat ini, tercatat tiga kabupaten yang telah mengajukan permintaan dropping air bersih ke BPBD Provinsi. Ketiganya adalah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo. Tim BPBD Jatim pun langsung bergerak menyalurkan air bersih, termasuk menyediakan fasilitas pendukung seperti jirigen, tandon air, dan terpal untuk kebutuhan darurat.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“Kami sudah mulai dropping air bersih ke beberapa titik. Selain air, kami juga distribusikan peralatan pendukung agar penyaluran air bisa maksimal,” jelas Gatot.
BPBD Jatim juga telah mengidentifikasi sejumlah daerah lain yang dinilai berpotensi mengalami kekeringan, mengacu pada pola kejadian tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, dan Sampang.
Beberapa wilayah ini tergolong dalam kategori siaga darurat kekeringan. Jika tak segera diantisipasi, warga setempat berisiko mengalami krisis air yang berdampak pada aktivitas rumah tangga hingga sektor pertanian.
Menurut Gatot, kolaborasi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menangani persoalan kekeringan. Ia menekankan bahwa laporan dari warga sangat dibutuhkan agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
“Warga jangan menunggu sampai kondisi parah. Kalau sudah ada indikasi kekeringan atau mulai sulit mendapatkan air bersih, segera laporkan ke BPBD kabupaten/kota. Kami akan tindak lanjuti,” imbuhnya.
Fenomena kekeringan bukan semata persoalan iklim atau cuaca. Ia juga mencerminkan ketahanan infrastruktur dan manajemen sumber daya air. Di berbagai wilayah Jawa Timur, masih banyak masyarakat yang menggantungkan kebutuhan air dari sumur dangkal atau sumber tadah hujan yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca.
Dalam situasi seperti ini, keberadaan BPBD sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana menjadi sangat vital. Namun, Gatot menegaskan, BPBD bukanlah satu-satunya solusi. Diperlukan sinergi dengan instansi teknis, pemda, dan warga itu sendiri agar krisis air bersih tidak menjadi bencana berkepanjangan.(red)
Editor : Redaksi