MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan kesiapannya mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Program yang dimaksud meliputi penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ketahanan pangan.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Kantor Pemprov Jatim, Surabaya, Kamis (21/8/2025). Rapat ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, para wakil menteri, pimpinan BUMN, hingga bupati dan wali kota se-Jawa Timur.
Baca juga: Jatim Borong Dua Penghargaan Kesehatan Nasional, Bukti Komitmen Jaga Sanitasi dan Lingkungan Sehat
Khofifah menyebut Jawa Timur siap “lari cepat” agar capaian program Presiden dapat segera dirasakan masyarakat. Menurut dia, percepatan itu hanya mungkin dilakukan jika koordinasi di seluruh lini pemerintahan berjalan paralel.
“Insya Allah kita bisa lari cepat sebagai bagian dari tim penyukses program Presiden, supaya capaiannya lebih maksimal. Penguatan ini harus berseiring, baik di tingkat provinsi bersama Forkopimda maupun di tingkat kabupaten/kota yang dipimpin bupati dan wali kota,” ujar Khofifah.
Program KDKMP menjadi salah satu fokus utama Jawa Timur. Data Pemprov mencatat, hingga saat ini ada 8.494 koperasi yang telah berbadan hukum. Dari jumlah itu, 99 persen merupakan koperasi baru, sedangkan sisanya pengembangan dari koperasi lama. Sebanyak 68 KDKMP sudah beroperasi di berbagai daerah, dengan sembilan di antaranya ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional.
Khofifah mengakui, implementasi program KDKMP tidak lepas dari kendala, mulai dari skema permodalan hingga regulasi teknis. Rapat konsolidasi, katanya, diharapkan mampu memberi jawaban konkret dari kementerian terkait maupun BUMN yang terlibat.
Selain koperasi, Jawa Timur juga menggenjot Program MBG. Pemprov telah mengeluarkan SK Gubernur tentang pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG. Hingga kini, terdapat 714 satuan penyelenggara dengan lebih dari 16.930 petugas yang melayani 1,9 juta penerima manfaat.
Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Produk pertanian, UMKM, hingga sektor tenaga kerja diharapkan memperoleh dampak positif.
“Serapan tenaga kerja makin bagus, UKM kita makin bagus, produk pertanian juga makin bagus. Rekomendasi kami, peran perwakilan Satgas MBG perlu dioptimalkan. Bahkan, bila perlu ada ruang koordinasi bersama di Grahadi,” kata Khofifah.
Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan
Dalam bidang ketahanan pangan, Jawa Timur selama enam tahun terakhir menunjukkan tren positif. Nilai tukar petani meningkat dan provinsi ini tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Namun, Khofifah menyoroti distribusi beras medium bersubsidi (SPHP) yang belum merata di pasar tradisional.
“Saya ke Pasar Tanjung Jember, lantai satu maupun dua tidak ada beras SPHP. Mereka terpaksa membeli beras premium. Padahal daya belinya beras medium. Ini tentu berpengaruh pada angka kemiskinan,” ujarnya.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur dalam menuntaskan pembentukan ribuan KDKMP. Ia bahkan menyebut Jatim layak menjadi pilot project nasional.
“Bu Gubernur sangat menguasai, luar biasa. Karena itu, Satgas sangat diperlukan untuk membina koperasi ini minimal tiga tahun,” kata Zulkifli.
Ia juga langsung berkoordinasi dengan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional di Jatim. Hal ini penting lantaran Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan survei konsumsi rumah tangga awal September.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Senada, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menilai keberhasilan Jatim tak lepas dari latar belakang Khofifah yang dekat dengan dunia koperasi. “Harapannya, Jatim bisa menularkan kesuksesannya dan memberi contoh bagi provinsi lain,” ucapnya.
Menteri Desa Yandri Susanto menambahkan, Jatim memiliki lebih dari 4.000 desa mandiri dan lebih dari 700 kelurahan. Jika target pembentukan KDKMP selesai hingga September, maka sepertiga dari target nasional 15.000 koperasi telah dicapai Jatim.
“Karena itu, saya siap berkeliling Jawa Timur memastikan KDKMP tepat sasaran dan tepat waktu,” tegas Yandri.
Kehadiran sejumlah menteri dan pimpinan BUMN dalam rapat konsolidasi ini diharapkan menjadi momentum baru untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Jawa Timur, dengan potensi besar di sektor pangan dan koperasi, dipandang strategis sebagai lokomotif pencapaian target nasional. (red)
Editor : Redaksi