MERAHPUTIH I SURABAYA – Rencana besar demonstrasi bertajuk “Rakyat Jawa Timur Menggugat” yang sedianya digelar pada Rabu, 3 September 2025, resmi ditunda. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh inisiator aksi, Muhammad Soleh, di Posko Penggalangan Dana Aksi, Taman Apsari, Surabaya, Senin (1/9).
Soleh menegaskan bahwa penundaan ini bukan tanpa alasan. Ia menilai kondisi sosial dan politik di Indonesia, khususnya Surabaya, masih jauh dari kata aman setelah serangkaian kerusuhan massa yang belakangan terjadi.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
“Ketika ini dipaksakan pada tanggal 3 September justru akan menakuti masyarakat, terutama warga Surabaya,” ungkap Soleh.
Ia menyebutkan, sejumlah peristiwa anarkis yang marak dalam beberapa hari terakhir telah mengubah wajah demonstrasi damai menjadi kerusuhan yang mengkhawatirkan. Dari aksi pembakaran kantor DPRD, penjarahan rumah politisi, hingga perusakan pos polisi dan pembakaran Gedung Negara Grahadi, semua menjadi pertimbangan serius bagi panitia aksi.
Seiring dengan keputusan penundaan tersebut, Posko Penggalangan Dana Aksi di Taman Apsari juga resmi ditutup mulai Senin malam. Menurut Soleh, langkah ini penting agar tidak ada kesalahpahaman maupun potensi penumpukan logistik bantuan yang tidak terpakai.
“Mulai malam ini posko kita tutup. Karena aksinya sudah ditunda. Kalau posko tetap buka, bantuan akan terus mengalir, padahal aksi belum bisa dijalankan,” jelasnya.
Soleh mengakui, logistik seperti air mineral yang jumlahnya mencapai ratusan kardus kini disimpan sementara untuk kepentingan aksi di kemudian hari. Meski demikian, ia belum bisa memastikan kapan posko akan dibuka kembali atau jadwal baru aksi ditentukan.
Awalnya, aksi “Rakyat Jatim Menggugat” direncanakan mengusung tiga tuntutan besar. Pertama, menuntut pengampunan pajak bagi rakyat kecil. Kedua, mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi dana hibah bernilai triliunan rupiah. Dan ketiga, menolak praktik pungutan liar di sekolah negeri yang selama ini dinilai membebani masyarakat.
Baca juga: Wisuda SOTH 2025 Surabaya: Eri Cahyadi Tekankan Peran Orang Tua sebagai Fondasi Kemajuan Kota
Selain itu, aksi ini juga sempat menyerukan agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diturunkan dari jabatannya, sebuah seruan yang memicu sorotan publik.
Dengan penundaan ini, nasib aksi “Jatim Menggugat” masih menggantung. Panitia menilai langkah menunda jauh lebih bijak ketimbang memaksakan aksi yang berpotensi berujung chaos.
“Kita ingin menyuarakan aspirasi rakyat dengan damai, bukan menambah luka dengan kerusuhan baru,” pungkas Soleh. (dpr)
Editor : Redaksi