MERAHPUTIH I JAKARTA – Pemerintah pusat memastikan seluruh biaya pemulihan infrastruktur umum yang rusak akibat kerusuhan di sejumlah daerah akan ditanggung sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepastian itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9).
AHY menyebut, total kerusakan yang ditimbulkan aksi perusakan dalam rangkaian demonstrasi beberapa waktu lalu mencapai kurang lebih Rp950 miliar. Angka tersebut diperoleh dari hasil verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta laporan dari pemerintah daerah di berbagai wilayah terdampak.
Baca juga: DPR RI Tekan Rem Fasilitas Mewah, Publik Tunggu Konsistensi
“Kerugiannya sekitar Rp950 miliar, dan seluruhnya ditanggung oleh anggaran pusat. Jadi tidak ada beban tambahan bagi pemerintah daerah,” kata AHY kepada wartawan.
Menurut AHY, pos anggaran yang digunakan berasal dari dana kedaruratan PUPR dalam APBN. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah tidak perlu melakukan realokasi dari program pembangunan reguler.
“Kan biasanya ada anggaran khusus kedaruratan, ya kita gunakan pos tersebut agar biaya perbaikan tidak mengganggu program pembangunan rutin,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen agar fasilitas publik bisa segera kembali berfungsi. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang transportasi, administrasi pemerintahan, dan ruang publik, tidak terganggu dalam jangka panjang.
Berdasarkan pendataan sementara, kerusuhan merusak fasilitas umum di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Beberapa daerah mengalami kerusakan parah, antara lain Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.
Baca juga: 33 Tersangka Kerusuhan Surabaya Terungkap, Polisi Pastikan Bukan Aksi Demonstrasi
Sejumlah gedung pemerintahan, kantor DPRD, hingga fasilitas transportasi publik seperti halte bus dan jembatan penyeberangan orang (JPO) menjadi sasaran amuk massa.
“Kerusakan tidak hanya pada gedung pemerintahan, tetapi juga layanan transportasi. Bahkan ada JPO yang dibakar sehingga membahayakan keselamatan warga,” tutur AHY.
Di tengah upaya pemulihan, AHY menekankan perlunya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan langkah cepat yang dilakukan Transjakarta untuk memastikan layanan transportasi kembali berjalan normal.
“Misalnya Transjakarta, mereka langsung menyiapkan langkah-langkah cepat agar operasional bisa kembali seperti sedia kala. Itu bentuk koordinasi yang baik antara pusat dan daerah,” ucapnya.
Baca juga: Demo Ditunda, Aliansi Santri Pertanyakan Tansparansi Dana Donasi yang Dihimpun Sholeh
Pemerintah berharap, langkah percepatan ini bisa mengurangi dampak sosial maupun ekonomi dari kerusuhan. Pasalnya, kerusakan infrastruktur publik kerap berimbas langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan dasar pemerintahan.
AHY menegaskan, pemulihan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga memastikan adanya penguatan sistem pengamanan fasilitas publik agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita pastikan perbaikan berjalan cepat, tapi juga harus ada evaluasi agar fasilitas publik tidak lagi mudah menjadi sasaran perusakan,” kata putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu. (red)
Editor : Redaksi