Presiden Prabowo Pimpin Ratas, Pemerintah Siapkan Langkah Percepatan Ekonomi Nasional

harianmerahputih.id
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangannya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

MERAHPUTIH I JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan pemerintahannya untuk mempercepat laju pembangunan nasional. Hal itu terlihat dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025), bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Fokus utama pembahasan adalah strategi percepatan program pemerintah demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir dalam rapat, menegaskan bahwa pemerintah kini tidak ingin program-program prioritas berjalan lamban. Menurutnya, percepatan eksekusi menjadi kunci agar manfaat kebijakan segera dirasakan masyarakat luas.

Baca juga: Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Bencana

“Beberapa kebijakan yang ada memang sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya lancar. Rapat tadi memutuskan untuk mempercepat semua proses. Harapannya, dengan percepatan itu, ekonomi nasional bisa tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya kepada wartawan usai rapat.

Purbaya memastikan bahwa strategi percepatan pembangunan tidak akan keluar dari koridor hukum yang berlaku, khususnya terkait defisit fiskal. Pemerintah, katanya, tetap berpegang pada ketentuan undang-undang yang membatasi defisit APBN maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita tetap akan mengikuti aturan main. Defisit maksimal 3 persen itu sudah jelas di undang-undang. Jadi ini bukan keputusan sepihak, melainkan kesepakatan pemerintah secara menyeluruh,” tegasnya.

Lebih jauh, ia juga menepis anggapan bahwa pelebaran defisit otomatis akan mendorong inflasi. Menurut proyeksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan masih berada di jalur aman, yakni berkisar 6,5 hingga 6,7 persen.

“Tidak otomatis defisit menimbulkan inflasi. Kita perlu melihat konteksnya. Selama kapasitas ekonomi kita bisa menopang, maka ruang pertumbuhan tetap terbuka,” jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Kebut Penanganan Tanggap Darurat, Presiden Prabowo Instruksikan Bantuan Diprioritaskan

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyinggung pentingnya percepatan implementasi program pembangunan, khususnya yang terkait penciptaan lapangan kerja. Pemerintah disebut tengah mempersiapkan skema agar stimulus ekonomi yang ada dapat langsung menyentuh sektor riil.

“Kuncinya ada di percepatan. Seberapa cepat kita bisa menggerakkan roda ekonomi, itu akan menentukan seberapa banyak lapangan kerja tercipta. Ini yang menjadi fokus utama ke depan,” tandasnya.

Purbaya juga menekankan perlunya koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengungkapkan telah menjalin komunikasi intens dengan Bank Indonesia agar langkah pemerintah tidak mengganggu stabilitas likuiditas di sektor perbankan.

Baca juga: Presiden Prabowo–Ratu Maxima Bahas Akselerasi Inklusi Finansial, Indonesia Siapkan Terobosan Kebijakan

“Sinergi sangat penting. Kita ingin kebijakan fiskal berjalan seirama dengan moneter, sehingga keduanya saling mendukung, bukan saling menekan,” katanya.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut sekaligus memberi sinyal politik bahwa pemerintah serius mempercepat agenda pembangunan. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi domestik.

“Intinya, pemerintah ingin hasil kebijakan segera dirasakan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus terwujud dalam kesejahteraan masyarakat, bukan hanya angka-angka di atas kertas,” pungkas Purbaya.(red)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru