MERAHPUTIH I SURABAYA – Rentetan aksi massa yang berujung pembakaran Gedung Negara Grahadi dan Mapolsek Tegalsari, akhir Agustus lalu, berbuntut serius. Pemerintah pusat tidak menunggu lama untuk turun tangan. Menteri Dalam Negeri mengutus Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, guna memastikan langkah penanganan pasca-kerusuhan di Jawa Timur.
“Kami ditugaskan Pak Mendagri ke daerah-daerah yang mengalami unjuk rasa. Fokusnya menjaga kondusivitas, memperkuat Forkopimda, hingga membicarakan langsung dengan tokoh masyarakat. Termasuk salah satu yang penting, mengaktifkan kembali siskamling,” ujar Teguh kepada wartawan usai menghadiri rapat monitoring bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (11/9/2025).
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Menurut Teguh, siskamling merupakan mekanisme keamanan berbasis masyarakat yang terbukti efektif di masa lalu. Namun, fungsinya kini dinilai menurun dan perlu diremajakan. Ia menegaskan, perintah Kemendagri jelas: seluruh RT dan RW diminta menghidupkan kembali ronda malam.
“Forkopimda Jatim sudah memberikan catatan penting. Semua akan kami tindaklanjuti untuk disusun jadi kebijakan yang tepat. Ada daerah yang masih rutin menjalankan siskamling, tapi kami ingin itu diperkuat, terutama di titik-titik rawan aksi anarkis,” tegasnya.
Teguh juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah memetakan akar masalah di balik kerusuhan Grahadi dan Tegalsari.
“Kami tidak berhenti hanya pada penanganan. Evaluasi sudah dilakukan: dari jalannya aksi, lokasi yang terdampak, hingga kerusakan dan proses hukum. Nah, siskamling akan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa konsep siskamling sejatinya bukan hal baru. Di Jawa Timur sendiri, kata dia, terdapat sedikitnya 145 ribu pos siskamling yang siap diaktifkan kembali.
“Kalau bicara soal siskamling, ini bukan barang baru. Sudah ada ribuan pos yang berdiri. Tapi memang perlu ada peremajaan, baik dari sarana maupun partisipasi masyarakat,” tutur Emil.
Emil menilai tantangan terbesar saat ini adalah melibatkan generasi muda, khususnya Gen Z dan kalangan milenial, agar tidak canggung terlibat dalam kegiatan ronda.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“Generasi muda harus digugah untuk ikut. Kalau dulu orang tua kita terbiasa jaga malam, sekarang anak-anak muda perlu diajak. Jangan sampai mereka merasa ini hanya urusan generasi sebelumnya,” ucap Emil.
Lebih lanjut, Emil menegaskan bahwa upaya revitalisasi siskamling tidak boleh dipandang semata sebagai reaksi atas tragedi Grahadi. Menurutnya, keamanan lingkungan adalah kebutuhan mendasar yang relevan setiap saat.
“Bukan hanya karena ada peristiwa besar lalu kita aktifkan siskamling. Faktanya, keamanan warga sehari-hari pun membutuhkan mekanisme gotong royong seperti ini. Dari 145 ribu pos yang ada, memang belum merata di semua RT, tetapi hampir seluruh RW sudah memiliki,” ungkap Emil.
Revitalisasi siskamling di Jatim bukan sekadar urusan keamanan, tetapi juga menghidupkan kembali semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Teguh menyebut, Kemendagri tengah menyiapkan arahan resmi agar semua daerah terdampak unjuk rasa segera menata kembali mekanisme keamanan lingkungan berbasis warga.
Dengan 145 ribu pos siskamling yang tersebar di Jawa Timur, pemerintah optimistis instrumen ini bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah potensi kerusuhan terulang.
Baca juga: Wagub Emil Tegaskan Peran Strategis PMI dalam Fondasi Kesehatan Jatim
“Intinya, kita kembalikan ruh gotong royong masyarakat. Kalau semua RT dan RW bergerak, insya Allah keamanan lebih terjaga,” pungkas Teguh. (red)
Editor : Redaksi