MERAHPUTIH I BANYUWANGI - Suasana pagi di Grand Watudodol, Dusun Paras Putih, Desa Bangsring, Wongsorejo, Banyuwangi, Sabtu (13/9), terasa berbeda. Ratusan peserta dari 105 kabupaten/kota yang mewakili 29 provinsi di Indonesia berkumpul dalam satu agenda penting: Jambore III Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur Tahun 2025. Forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan wadah strategis untuk menguatkan jejaring, membangun kesadaran kolektif, dan berbagi pengalaman nyata dalam penanggulangan bencana.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang hadir sekaligus membuka kegiatan, menegaskan peran krusial FPRB. Menurutnya, forum ini harus dimaknai sebagai laboratorium sosial, tempat seluruh elemen bangsa belajar tentang best practice penanganan bencana.
Baca juga: Jatim Borong Dua Penghargaan Kesehatan Nasional, Bukti Komitmen Jaga Sanitasi dan Lingkungan Sehat
"Forum ini harus betul-betul menjadi forum yang bisa memberikan pencerahan, kemudian belajar untuk best practice penanggulangan bencana," ujar Adhy dalam sambutannya.
Perlu Sinergi Pentahelix
Adhy menekankan, penanggulangan bencana bukanlah beban eksklusif pemerintah. Konsep pentahelix, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor swasta, dan media menjadi kunci menghadapi kompleksitas risiko bencana di Indonesia, khususnya Jawa Timur yang dikenal sebagai wilayah dengan kerentanan tinggi.
"Ini kegiatan yang sangat penting dalam dunia penanggulangan bencana, terutama pada tahap kesiapsiagaan. Sistem yang baik hanya bisa terbangun bila melibatkan semua pihak," katanya menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Adhy mengingatkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur agar tidak hanya fokus pada penanganan pascabencana. Hal mendasar seperti pemetaan risiko, rencana kontinjensi, rute evakuasi, hingga pembentukan desa tangguh bencana harus menjadi prioritas.
"Harus tahu seberapa besar dampaknya dalam suatu potensi bencana, berapa manusia yang akan terdampak, kemudian berapa sumber daya yang bisa digunakan jika terjadi bencana," jelasnya.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Ia juga menekankan pentingnya simulasi, pelatihan, dan gladi penanganan bencana secara rutin. "Kesiapsiagaan itu harus terus diulang. Bencana mungkin sama jenisnya, tapi eskalasi dampaknya pasti berbeda," tegasnya.
Dalam lima tahun terakhir, Jawa Timur mencatat lebih dari 1.500 kejadian bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, hingga bencana non-alam. Kondisi ini membuat provinsi ini sering dijuluki sebagai ‘etalase bencana’.
Menurut Adhy, kondisi tersebut menuntut keterlibatan aktif masyarakat. “Dibutuhkan banyak pihak yang aware dan peduli. Kalau hanya pemerintah, tentu tidak akan mampu menangani itu semua,” ungkapnya.
Tak hanya membuka forum, Adhy juga menandai acara ini dengan aksi simbolis berupa penanaman pohon Cemara Udang di kawasan Grand Watudodol, Banyuwangi. Aksi penghijauan tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pesisir sekaligus menjadi pengingat pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Selain itu, Sekdaprov menyerahkan bantuan senilai Rp25 juta untuk mendukung keberlangsungan kegiatan FPRB.
Jambore III FPRB kali ini menegaskan kembali bahwa mitigasi bencana adalah kerja kolektif, bukan tanggung jawab tunggal. Melalui forum ini, peserta dari berbagai daerah dapat saling belajar, berbagi strategi, sekaligus memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
"Supaya masyarakat bisa menjadi resources dalam penanggulangan bencana. Kita butuh forum seperti ini untuk berbagi, bersinergi, dan berkolaborasi antar komunitas penanggulangan bencana," pungkas Adhy.(red)
Editor : Redaksi