MERAHPUTIH I MAGELANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggeber strategi pengendalian inflasi sekaligus menjaga pasokan cabai. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, dukungan pembiayaan murah hingga distribusi langsung menjadi jurus utama agar harga cabai tetap terkendali.
“Petani kami beri akses kredit mudah melalui PT BPR BKK Jateng. Lewat BUMD Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB), distribusi cabai juga kami intervensi supaya tidak ada kelangkaan,” ujar Luthfi saat menghadiri Gerakan Petani Peduli Inflasi Cabai di Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Senin (22/9).
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
Ia menambahkan, BPR BKK Jateng juga rutin menyalurkan CSR bagi petani. Bantuan tersebut diharapkan menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan harga tetap menguntungkan. Apalagi, Jateng menjadi lumbung cabai nasional dengan sedikitnya 10 kabupaten/kota sebagai daerah sentra.
Di Magelang, sukses panen cabai dirasakan Kelompok Tani Kembang Sari. Sejak ditanam Agustus 2024, cabai rawit berumur 275 hari sudah 55 kali dipanen, rata-rata setiap lima hari sekali. Produksi petani ini didukung Koperasi Pancarga Tani Gemilang yang menaungi 2.000 petani dengan lahan 600 hektare. Hasilnya, sekitar 3.000 ton cabai bisa dipasok setiap enam bulan.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyebut dukungan Pemprov Jateng sebagai penopang utama. “Cabai di wilayah ini sudah dirintis sejak satu dekade lalu. Kehadiran gubernur memberi semangat baru,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Agung Sunusi, menegaskan Kecamatan Pakis sebagai sentra cabai nasional. “Di sini ada Champion Cabe Indonesia yang mengatur pola tanam. Magelang diharapkan bisa menyuplai daerah defisit cabai,” katanya.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
Langkah Pemprov Jateng menjadi gambaran kolaborasi petani, koperasi, BUMD, dan pemerintah pusat. Pola ini bakal diperluas ke daerah lain, tidak hanya untuk cabai, tetapi juga komoditas pangan strategis lainnya. (red)
Editor : Redaksi