MERAHPUTIH I JAKARTA — Pemerintah kembali membuka angka riil di balik harga barang-barang subsidi yang dinikmati masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan, sejumlah komoditas energi dan nonenergi yang beredar di pasaran sesungguhnya memiliki harga jauh di atas yang dibayar publik. Selisihnya ditanggung negara lewat APBN 2024.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi,” ujar Purbaya saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9).
Tercatat, ada delapan jenis barang yang disubsidi:
- Solar: harga keekonomian Rp11.950/liter, dijual Rp6.800/liter. Negara menutup selisih Rp5.150/liter (43%) dengan total Rp89,7 triliun.
- Pertalite: harga asli Rp11.700/liter, dijual Rp10.000/liter. Subsidi Rp1.700/liter (15%) menyedot Rp56,1 triliun.
- Minyak tanah: seharusnya Rp11.150/liter, dijual Rp2.500/liter. Subsidi Rp8.650/liter (78%) senilai Rp4,5 triliun.
- LPG 3 kg: harga asli Rp42.750/tabung, dijual Rp12.750. Selisih Rp30.000 (70%) dibiayai Rp80,2 triliun.
- Listrik rumah tangga 900 VA subsidi: tarif dari Rp1.800/kWh menjadi Rp600/kWh. Selisih Rp1.200 (67%) ditanggung negara untuk 40,3 juta pelanggan.
- Listrik 900 VA nonsubsidi: kompensasi Rp400/kWh (22%) menurunkan tarif jadi Rp1.400/kWh.
Total subsidi listrik mencapai Rp156,4 triliun. - Pupuk urea: dari Rp5.558/kg menjadi Rp2.250/kg, disubsidi Rp3.308/kg (59%).
- Pupuk NPK: dari Rp10.791/kg menjadi Rp2.300/kg, disubsidi Rp8.491/kg (78%). Keduanya menyerap Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk.
Purbaya menegaskan, kebijakan subsidi adalah bentuk keberpihakan fiskal pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi di tengah tekanan ekonomi global. “Semua ini akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujarnya menutup.(red)
Editor : Redaksi